Page 81 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

Substansi buku Arahan Kepala Staf Presdien tentang RA merupakan
terjemahan dari Perpres No. 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Peme-
rintah Tahun 2017. Di dalam RKP 2017, RA menjadi salah satu program
prioritas nasional yang dijalankan oleh pemerintah pusat hingga daerah.
Oleh karena itu, buku Arahan Kastaf tersebut merupakan “rujukan bagi
pelaksanaan RA yang mencakup tujuan, sebagai berikut: Penyediaan
kepastian tenurial bagi masyarakat yang tanahnya berada dalam konflik
agraria, mengidentifikasi subyek penerima dan obyek tanah-tanah yang
akan diatur kembali hubungan kepemilikannya, mengatasi kesenjangan
penguasaan tanah dengan meredistribusikan dan melegalisasikan Tanah-
tanah Obyek Reforma Agraria (TORA)” (Kastaf Presiden 2017, 6). Ada lima
agenda yang menjadi prioritas Jokowi-JK, 1. “Penguatan Regulasi dan
Penyelesaian Konflik Agraria; 2. Penataan Penguasaan dan Pemilikan
TORA; 3. Kepastian Hukum dan Legalisasi Hak atas TORA; 4. Pem-
berdayaan Masyarakat; dan 5. Kelembagaan Pelaksana Reforma Agraria”.
Lima agenda ini menjadi prioritas yang secara perlahan kemudian disele-
saikan satu persatu dalam satu kesatuan model di bawah GTRA dan
kementerian sektor lainnya (Kastaf Presiden 2017, 7).

Dari lima agenda utama di atas secara perlahan telah dikerjakan
oleh Jokowi-JK. Setelah masing-masing sektor memahami peran dan
kerjanya, termasuk menyiapkan kerangka regulasi internal baik di
Kementerian ATR/BPN, KLHK, maupun kementerian terkait, kemudian
langkah yang dilakukan adalah membentuk peraturan yang mengikat
semua sektor. Pertama, langkah besar untuk menyelesaikan persoalan
lahan masyarakat dalam kawasan hutan yang sudah berlangsung lama
agar segera bisa dijadikan objek RA (TORA), pada September 2017 diter-
bitkan Perpres No. 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah
dalam Kawasan Hutan (PPTKH) dan Mei 2018 kemudian diterbitkan aturan
operasionalnya, yakni Permenko No. 3 Tahun 2017. Perpres dan Permenko
tersebut digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan dan kon-
flik penguasaan tanah dalam kawasan hutan melalui mekanisme inven-
tarisasi dan verifikasi di lapangan. Kedua, Perpres No. 86 Tahun 2018
tentang Reforma Agraria yang akan mengatur pelaksanaan RA dan pem-
bentukan kelembagaan untuk mengoperasionalkannya, namun hingga
awal tahun 2019 belum berhasil mengeluarkan aturan operasionalnya.

53