Page 79 - Reforma Agraria (Penyelesaian Mandat Konstitusi)
P. 79

Reforma Agraria: Menyelesaikan Mandat Konstitusi

               Teten Masduki dan Noer Fauzi Rachman kemudian digagas beberapa
               rencana prioritas RA. Di Kastaf Presiden kemudian agenda itu dirancang/
               didesain, termasuk bagaimana menyiapkan perangkat hukumnya dan
               bentuk kelembagaannya. Awal tahun 2016, presiden mulai serius
               menyiapkan agenda Reforma Agraria lewat Kepala Staf Presiden.
               Penyiapan itu dilakukan untuk mengkoordinir antarsektor dalam
               menyelesaikan persoalan agraria. April dan Juni 2016, Kastaf sudah
               menyelesaikan desain RA untuk segera di launching oleh Presiden, dan
               dalam Rapat Terbatas Kabinet Kerja, Jokowi meluncurkan program
               Reforma Agraria, 24 Agustus 2016. Ketika sudah di launching, Jokowi
               mengetahui konsekuensi yang akan ditimbulkan, yakni komitmen dan
               kerja keras untuk mewujudkan. Apa yang selama ini menjadi kendala
               yakni ego sektoral masing-masing kementerian harus diselesaikan oleh
               Jokowi, karena faktor sektoral telah terbukti menggagalkan RA pada
               periode sebelumnya (Kastaf Presiden 2016).
                   Sejak program RA di launching presiden pada Agustus 2016, kerja-
               kerja Kastaf lebih banyak melakukan pematangan desain program dan
               koordinasi antarkementerian, yakni menyatukan visi dan misi serta
               semangat yang dibawa oleh presiden tentang RA. Dalam periode itu juga
               di bicarakan secara serius format kelembagaan yang akan mengelola RA,
               muncul dalam banyak diskusi-diskusi, yakni Gugus Tugas Reforma
               Agraria (GTRA) dan Badan Otorita Reforma Agraria (BORA). Salah satu
               dari dua usulan ini akhirnya masuk dalam Perpres Reforma Agraria
               (Perpres No. 86/2018), yakni Gugus Tugas Reforma Agraria yang langsung
               dikendalikan oleh Menteri Koordinator Perekonomian.

                   Sebelum secara resmi produk hukum yang mengatur RA keluar,
               Kastaf mencoba melakukan ujicoba pelaksanaan RA di Kabupaten Sigi,
               Sulawesi Tengah pada awal 2017, karena kabupaten ini dianggap siap
               untuk menjalankan program presiden yang bekerja sama antar sektor,
               dukungan pemda, Kementerian ATR/BPN, dan KLHK, serta kementerian
               lain yang terkait (Irwan 2017). Ujicoba RA di Kabupaten Sigi berhasil
               dilaksanakan, untuk pertama kalinya dimana RA diinisiasi oleh pemda
               dengan dukungan semua stakeholder. Proses tersebut sampai akhir 2017
               telah berhasil menyelesaikan semua dokumen dan kebutuhan untuk

                                                                          51
   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84