Page 111 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan 99

parah karena pengangguran 16 dan kemiskinan. Pemerintah Hinda
Belanda berusaha untuk mengurangi penganguran akibat krisis
dan untuk tinggal buruh yang tidak punya tempat tinggal dengan
membangun kamp-kamp kerja. Salah satu kota yang dijadikan
tempat untuk membangun kamp tersebut adalah Jember (1937).
Imbas dari depresi tidak hanya persoalan penurunan jumlah
permintaan, tapi juga berdampak pada keberadaan perusahaan

perkebunan sendiri. Para pengusaha tidak mampu lagi meneruskan
usahanya dan mengalami kebangkrutan. Terdapat beberapa
perusahaan perkebunan yang harus gulung tikar, seperti: (i) Perusahaan
Perkebunan Tembakau Besukie yang memiliki lahan di distrik Rawa

Tamtu dan Jubung; (ii) Perusahaan Perkebunan Tembakau Kontjir; dan
(iii) Perusahaan Tembakau Sumbersari. Ketiga perusahaan perkebunan
tersebut memilih untuk meninggalkan tanah erfpacht-nya, kemudian

membagikan tanah-tanah tersebut kepada para pegawainy Berbeda

dengan itu, untuk perusahaan perkebunan de Firma Frasen Eaton
yang memiliki lahan di distrik Ambulu hanya mengurangi jumlah
pembudidayaan tanaman dan produksinya, termasuk membatasi
pembeliannya kepada petani. Bahkan menurut angka-angka tahun
1942, terdapat beberapa tanaman perkebunan seperti karet, kina, kopi,
teh dan lain-lain tanaman keras yang terletak di tiga daerah Karesidenan

Besuki juga mengalami penurunan yang hebat akibat krisis. Untuk
keluasan perkebunan di Jember hanya mencapai 34.045 ha. 17
Krisis ekonomi, tidak serta merta merupakan tanda bagi
berhentinya aktivitas pembudidayaan dan pengelolaan lahan atas
tanaman perkebunan, termasuk menggarap lahan perkebunan
yang telah ditinggalkan para pemilik erfpacht. Pada sisi, Pemerintah
Hindia Belanda pada tahun 1937 melalui Departemen Urusan

16 Lihat John Ingleson, Perkotaan, Masalah Sosial dan Perburuhan di Jawa
Masa Kolonial (Iskandar P. Nugraha, penerjemah) (Depok: Komunitas
Bambu, 2013), hlm. 199.
17 Laporan Djawatan Penerangan Republik Indonesia Propinsi Djawa
Timur, Propinsi Jawa Timur (Surabaya: Tugu Pahlawan, 1950), hlm. 339.