Page 107 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria
P. 107

Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan  95


                  Soal ketidakadilan  agraria  tersebut  mendapat  kritikan  tajam
                                                                       7
              dari kaum pergerakan nasional melalui berbagai media massa.  MH
              Thamrin merupakan salah satu tokoh penting dalam hal menyoroti
              ketidakadilan  agraria  tersebut. Pada  sesi sidang tahun  1931-1932,
              Thamrin menyampaikan pidato tentang ketidakadilan yang diterima
              rakyat Indonesia. Teori domein menjadi sasaran utama dalam pidato
              tersebut. Selanjutnya  bersama-sama  kaum  pergerakan  nasional
              lainnya Thamrin mendirikan Komisi Agraria Indonesia tahun 1935,
              dimana ia menjadi ketua dan Mohammad Yamin menjadi sekretaris.
              Adapun  komisi tersebut  memiliki dua  tujuan  utama: (i) menjaga
              hak  bangsa  Indonesia  atas  tanahnya; dan  (ii) mengusahakan
              perlindungan hak tanah bangsa Indonesia. 8

                  Proses  transformasi agraria  yang dijalankan  oleh  pemerintah
              kolonial juga mendapat reaksi yang keras dari beberapa komunitas
              masyarakat  perkebunan. Reaksi yang paling keras  dalam  bentuk





              perlawanan   gerakan mistik keagamaan   Ky  Aminah



                                                                           9
              Curah W  Kaliwining    Jember pada aw    ke-20.
              7   Kritikan itu hadir seperti yang diberitakan pada beberapa media massa
                  kala  itu: (i) Bintang Timoer  yang terbit  tanggal 25 September  1928
                  yang menyoroti soal jatuh  tempo  tanah-tanah  erfpacht  di Sumatera
                  Timur  dan  rencana  perpanjangannya; (ii) Kabar Hindia  yang terbit
                  tanggal 26 Mei 1929 yang menulis bagaimana ketidakadilan Undang-
                  Undang yang mengatur pertanahan di Jawa dan Madura; (iii) Jong Java
                  yang terbit berturut-turut tanggal 1-5 Juli 1929 yang berfokus tentang
                  ketidakadilan  agraria, mengingat  keluasan  tanah  yang dikuasai oleh
                  pihak kolonial. Berbagai berita media tersebut sebagaimana dicuplik
                  oleh  Upik  Djalins’ dan  Noer  Fauzi Rachman, ‘Pengantar  untuk
                  Membaca  Karya  Cornelis  van  Vollenhoven  (1919) Orang Indonesia
                  dan Tanahnya’ dalam Cornelis van Vollenhoven, Orang Indonesia dan
                  Tanahnya (Yogyakarta: STPN Press, 2013), hlm. xix-xxi.
              8   Upik  Djalins’ dan  Noer  Fauzi Rachman, Pengantar untuk Membaca
                                           ,
                  Karya Cornelis van Vollenhovenhlm. xix-xxiv.
              9   Laporan  Asisten  Residen  Jember  (J. Bosman) kepada  Residen  Besuki
                  (E.M. Van  den  Berg van  Heineoord), 11 Juni 1906. Mengenai laporan
                  ini dapat dilihat pada ANRI,  Laporan Tentang Gerakan Protes di Jawa
                  Pada Abad XX (Jakarta: Penerbit Sumber-sumber Sejarah, 1981), hlm.
                  116-9.
   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112