Page 104 - Perjuangan Landreform Masyarakat Perkebunan: Partisipasi Politik, Klaim dan Konflik Agraria

92 Tri Chandra Aprianto

tanaman perkebunan pada tingkat lokal pun mulai tidak bergerak.
Pada periode Jepang ini, usaha pertanian yang menonjol adalah
tanaman yang dapat mendukung perang. Tanah-tanah yang digarap
oleh masyarakat perkebunan yang ditinggalkan oleh para pemilik
erfpacht karena krisis dan perang, sejak pendudukan Jepang menjadi
urusan pemerintah. Tidak ada lagi pengusaha yang menjadi pemilik
tanah-tanah perkebunan. Peranan pemerintah Jepang sangat
dominan, semua kegiatan masyarakat dimobilisasi dan diaransemen
dalam irama perang. Kegiatan masyarakat di sektor pertanian mulai
pengelolaan hingga panen dilaksanakan untuk perang. Penguasaan
tanah tidak seperti bayangan masyarakat tentang kemakmuran,

justru menumbuhkan k sehingga melahirkan perlaw
oleh masyarakat perkebunan. Dihapuskannya tanah-tanah para
pemilik erfpacht oleh pemerintahan pendudukan Jepang tidak

membawa pengaruh y lebih baik masyarakat perk

Masyarakat perkebunan masih memiliki beban yang sama seperti
masa sebelumnya. Perbedaannya terletak pada pengelolanya,

dimana pada masa sebelumnya kewajiban itu diberikan kepada par
pemilik erfpacht, sementara pada masa pendudukan tentara Jepang
pemiliknya adalah pemerintah.
Sebelum menjelaskan alur sejarah bagaimana pemerintah

J melakukan penataan atas struktur agraria Jaw

perlulah diperjelas terlebih dulu secara sekilas bagaimana struktur
agraria masa sebelumnya. Setidaknya sejak hancurnya tata kelola
hasil-hasil tanaman perkebunan.
A. Masyarakat Perkebunan Tanpa Tuan Kebun
Berbagai perubahan yang terjadi melalui tranformasi agraria

y dilakukan oleh pemerintah k Jawa y mer

anggap bercorak feodal tidak berjalan mulus, karena melahirkan
diferensiasi sosial ekonomi di kalangan masyarakat perkebunan.
Proses yang terjadi malah merupakan bagian dari ketidakadilan