Page 185 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Gunawan Wiradi

3. Harus diusahakan agar tidak terperangkap ke dalam lang-
kah-langkah yang dapat menimbulkan citra sebagai aksi
sepihak (membangkitkan trauma masa lalu yang justru
akan kontra-produktif).
4. Jangan sampai terjebak ke dalam langkah-langkah yang
oleh mereka yang anti reform dapat dipakai sebagai alasan
untuk menuduh sebagai pelanggaran hukum, misalnya
penjarahan.
Pada skala nasional, satu-satunya negara yang bisa dika-
takan telah menerapkan “reform-by-leverage” ini (walaupun
tidak mengklaim sebagai demikian) adalah Ethiopia pada
tahun 1975 (Lihat Rehman Sobhan, 1993). Di sana, sekalipun
Undang-Undangnya dibuat oleh pemerintah pusat, tetapi
pelaksanaannya amat fleksibel. Bahkan wewenang pelaksanaan
undang-undang itu tidak berada di tangan pemerintah tetapi
di tangan asosiasi-tani regional atau bahkan lokal, karena rak-

yat tani setempatlah yang paham betul bagaimana kondisi
daerahnya. Akibatnya, di Ethiopia, batas maksimum pemilikan
tanah sangat beragam, tergantung dari kondisi daerah dan
kemauan petani setempat itu sendiri.
Di Indonesia, reform-by-leverage pada skala nasional me-
mang belum ada. Tetapi pada level lokal, setidaknya ada satu
kasus pembaruan agraria yang dilakukan atas prakarsa rakyat
sendiri, tanpa bernuansa “aksi sepihak”, yaitu di desa Ngan-
dagan Jawa Tengah. Kasus ini pernah saya tulis sebagai topik
penelitian skripsi S1 untuk mata-kuliah Sosiologi Pedesaan
pada tahun 1961. Di bawah bimbingan Prof. Dr. Ir. Sajogyo,
tugas lapang untuk skripsi Sosiologi Pedesaan itu semula
bertema “hubungan kekuasaan dalam masyarakat desa”

148