Page 224 - Seluk Beluk Masalah Agraria : Reforma Agraria dan Penelitian Agraria

Seluk Beluk Masalah Agraria

lankan, dan bukannya pemungutan suara. Pamong Desa menye-
tujui keputusan yang dicapai, dan Carik pun sudah menyam-
paikan laporannya ke Kecamatan. Oleh karena itu, sampai pada
titik ini, semua hal secara legal telah sah. Persoalannya adalah
pejabat pemerintah di kedua tingkat itu tidak menyetujui
program yang diusulkan.
Seperti telah disebutkan, wilayah Purworejo merupakan
basis kuat PNI, dan hampir semua pejabat di tingkat Kabupaten
maupun Kecamatan adalah anggota PNI. Demikian pula Bupati
Kabupaten Purworejo. Dengan demikian dapat dipahami apabi-
la Bupati, yang memandang program ini mengandung “aroma
komunistik”, sangat enggan untuk memberikan persetujuan.

Meskipun demikian, desa Ngandagan melangkah terus untuk
melaksanakan keputusannya tersebut.

3. Pelaksanaan Keputusan
Pelaksanaan keputusan menuntut konsekuensi-konse-
kuensi keorganisasian dan administratif yang ditimbulkannya.
Baik secara keorganisasian maupun administratif, pelaksanaan
landreform di Ngandagan ditangani oleh birokrasi desa sendiri,
yakni Pamong Desa, RK, RT dan Kelompok.
Sekalipun Bupati dan Camat tidak memberikan persetujuan
atas program ini, keduanya tidak dapat berbuat apa-apa. Mereka
bahkan tidak bisa mencopot Lurah. Hal ini barangkali disebabkan
oleh solidaritas penduduk Ngandagan yang agaknya sangat kuat

sehingga begitu suatu keputusan dibuat maka mereka dengan
teguh berupaya menjalankannya.
Pada saat studi ini dilakukan, yang berarti tiga belas tahun
setelah program landreform diterapkan, sistem pertukaran

187