Page 354 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

kekuasaan dialihkan kepada Mr. I Gst Ketut Pudja selaku Gubernur
Sunda Kecil. Meskipun, perlu ditegaskan bahwa kenyataan otoritas
Republik masih dibayangi kekuasaan militer Jepang yang ditugaskan
menjaga status quo sampai datangnya Sekutu.

Bersamaan dengan itu, pihak Jepang jutsru mendorong para
raja untuk membentuk lembaga tandingan terhadap otoritas Republik.
Upaya ini kemudian membuahkan apa yang disebut Dewan Raja-raja
pada awal 1946 atas dukungan Jepang. Gubernur Pudja bersama
aparatur Republiknya tidak sanggup menguasai keadaan, sehingga
diadakan pertemuan dengan raja-raja pada tanggal 29 Januari 1946.
Pertemuan tersebut memutuskan bahwa untuk pemerintahan di Bali
gubernur menyerahkan wewenang dan kekuasaannya kepada Dewan
Raja-raja untuk menjalankan pemerintahan sehari-hari di Bali.
Wewenang gubernur hanya terbatas pada pengawasan wilayah sesuai
dengan konstitusi RI. Keputusan dikuatkan dengan dikeluarkannya
deklarasi KND (Makloemat No. 01-1-20) yang ditandatangani Gubernur
Pudja dan Ketua KND I.B. Putra Manuaba pada tanggal 9 Februari 1946.
Isi maklumat menyatakan, seperti dikutip dari G. Robinson:

―Untuk menyerahkan hak dan kekuasaan yang dipegang
Republik Indonesia, kepada Paruman Agung,.... dengan syarat
apapun yang dibuat badan itu tidak boleh menyimpang dari
28
konstitusi RI.‖
Perlu diketahui bahwa Paruman Agung berdiri sejak Januari
1946, atas dukungan Jepang, dengan memiliki dua badan, yaitu Dewan
Raja-Raja dan Majelis Rakyat. Anggota badan pertama adalah ke
delapan raja, salah satunya menjadi ketua. Anggota Majelis Rakyat
berjumlah 29 orang yang dipilih dari delapan Paruman Negara dan
badan-badan penasehat legislatif yang diketuai oleh raja di masing-
masing kerajaan.
29
Penganugerahan otoritas pemerintahan formal kepada Paruman
Agung sesuai dengan rencana Belanda untuk menenteramkan kawasan
dan cocok dengan sikap kebanyakan raja. Prosedur selebihnya dirancang
untuk memastikan dominasi raja-raja dan elemen-elemen lain yang
moderat. Hanya sebagian kecil saja upaya yang dilakukan untuk
menyertakan kaum pemuda dan organisasi sosial politik yang baru.
Dapat dikatakan bahwa Paruman Agung adalah pelaksana keputusan

342