Page 72 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
P. 72
Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
Indonesia. Namun, pendirian kedua pemimpin Indonesia itu sudah jelas,
seperti telah diutarakannya juga kepada penguasa militer Jepang
sebelumnya, bahwa harapan terakhir mereka hanyalah agar Jepang
tidak menghalang-halangi pelaksanaan proklamasi kemerdekaan yang
diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab rakyat Indonesia. Sidang
tetap dilanjutkan, tetapi sekarang menamakan dirinya untuk pertama
kali dengan Komite Nasional Indonesia (KNI), sesuai dengan syarat-
syarat Undang-undang Dasar 1945 yang sudah disahkan itu.
Persetujuan umum dicapai, antara lain mengenai pembagian daerah
bekas Hindia-Belanda yang kini bernama Repubik Indonesia (RI) menjadi
delapan propinsi, masing-masing dikepalai oleh seorang gubernur
sebagai berikut:
1. Mr. Teuku Mohammad Hassan : Sumatera
2. Sutarjo Kartohadikusumo : Jawa Barat
3. R. Panji Suroso : Jawa Tengah
4. R. A Suryo : Jawa Timur
5 . Mr. I Gusti Ktut Puja : Sunda Kecil
6. Mr. J. Latuharhary : Maluku
7. Dr. G.S. Sjam Ratulangie : Sulawesi
8. Ir Pangeran Mohammad Noor : Kalimantan
Pada hari itu juga, PPKI menetapkan 12 kementerian, sedangkan
realisasi dari penetapan itu baru dilakukan ketika pada tanggal 4
September 1945 di bawah kepemimpinan Presiden Sukarno. Kabinet
Presidensial ini, yang oleh kelompok kelompok pemuda diberi nama
Kabinet ―Bucho‖ (alias pegawai Jepang), dengan susunan kabinet
sebagai berikut:
Perdana Menteri : Presiden Sukarno
Menteri Dalam Negeri : R.A.A. Wiranatakusumah
Menteri Luar Negeri : Mr. Ahmad Subarjo
Menteri Keuangan : Mr. A.A. Maramis
Menteri Kehakiman : Prof. Dr. Supomo
Menteri Kemakmuran : Ir. Surakhman Cokroadisuryo
Menteri Keamanan Rakyat : Supriyadi
60