Page 72 - (New Flip) Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
P. 72

Sejarah Berita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia


                Indonesia. Namun, pendirian kedua pemimpin Indonesia itu sudah jelas,
                seperti  telah  diutarakannya  juga  kepada  penguasa  militer  Jepang
                sebelumnya,  bahwa  harapan  terakhir  mereka  hanyalah  agar  Jepang
                tidak  menghalang-halangi  pelaksanaan  proklamasi  kemerdekaan  yang
                diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab rakyat Indonesia. Sidang
                tetap  dilanjutkan,  tetapi  sekarang  menamakan  dirinya  untuk  pertama
                kali  dengan  Komite  Nasional  Indonesia  (KNI),  sesuai  dengan  syarat-
                syarat  Undang-undang  Dasar  1945  yang  sudah  disahkan  itu.
                Persetujuan  umum  dicapai,  antara  lain  mengenai  pembagian  daerah
                bekas Hindia-Belanda yang kini bernama Repubik Indonesia (RI) menjadi
                delapan  propinsi,  masing-masing  dikepalai  oleh  seorang  gubernur
                sebagai berikut:

                       1. Mr. Teuku Mohammad Hassan         : Sumatera
                       2. Sutarjo Kartohadikusumo           : Jawa Barat
                       3. R. Panji Suroso                   : Jawa Tengah
                       4. R. A Suryo                        : Jawa Timur

                       5 . Mr. I Gusti Ktut Puja            : Sunda Kecil
                       6. Mr. J. Latuharhary                : Maluku
                       7. Dr. G.S. Sjam Ratulangie          : Sulawesi
                       8. Ir Pangeran Mohammad Noor         : Kalimantan


                Pada  hari  itu  juga,  PPKI  menetapkan  12  kementerian,  sedangkan
                realisasi  dari  penetapan  itu  baru  dilakukan  ketika  pada  tanggal  4
                September  1945  di  bawah  kepemimpinan  Presiden  Sukarno.  Kabinet
                Presidensial  ini,  yang  oleh  kelompok  kelompok  pemuda  diberi  nama
                Kabinet  ―Bucho‖  (alias  pegawai  Jepang),  dengan  susunan  kabinet
                sebagai berikut:
                        Perdana Menteri             : Presiden Sukarno

                        Menteri Dalam Negeri        : R.A.A. Wiranatakusumah
                        Menteri Luar Negeri         : Mr. Ahmad Subarjo
                        Menteri Keuangan            : Mr. A.A. Maramis
                        Menteri Kehakiman           : Prof. Dr. Supomo
                        Menteri Kemakmuran          : Ir. Surakhman Cokroadisuryo

                        Menteri Keamanan Rakyat     : Supriyadi




                60
   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77