Page 256 - Negara Kolonial 1854-1942. Panduan penelitian arsip kementerian urusan tanah jajahan. Kepulauan nusantara
P. 256
‘Weeskamers’ (Balai harta peninggalan); ‘Wegverkeer’ (Lalu lintas jalan);
‘Welvaartsdiensten’ (Dinas Kemakmuran); ‘Werving, koelies’ (Perekrutan, kuli);
‘Wetenschappen’ (Ilmu pengetahuan); ‘IJkwezen’ (Jawatan Tera); ‘Zeeroof, slavernij en –’
(Perbudakan dan perompakan); ‘Zegels en leges / zegelrecht’ (Cap / materai dan biaya
administrasi); ‘Ziekten’ (Penyakit); ‘Zilver’ (Perak); ‘Zout(regie)’ (Jawatan garam).
Centrale indices / Indeks-indeks pusat (s/d tahun 1921)
Openbaar verbaal archief (Arsip verbal umum) meliputi periode 1814-1921 dapat diakses
dengan bantuan centrale indices (indeks-indeks pusat). Jadi, di dalamnya juga dapat dicari
berkas-berkas tentang harta kekayaan seberang laut Belanda di Barat dan Afrika. Di tahun
1859 pada Ministerie van Koloniën (Kementerian Urusan Tanah Jajahan) dibentuk suatu
bagian yang tersendiri untuk urusan Hindia-Timur, disebut afdeling A (bagian A) atau 1ste
afdeling (bagian ke-1). Bagian itu mengurus daftar-daftar pencatatannya sendiri: daftar-daftar
itu juga terbagi dalam rubrik-rubrik. Kedua daftar tersendiri itu berisi gambaran dari indeks-
indeks di arsip umum, arsip kabinet, dan arsip rahasia sekitar 1830-1859: menyangkut arsip-
asip verbal dan pelbagai berkas ekshibitum yang bagi bagian A atau ke-1 itu penting dalam
menangani urusan-urusan yang sedang berjalan (lihat kode akses 2.10.02, nomor inventaris
9199-9201). Daftar-daftar ini menjadi pintu masuk yang berguna dalam melakukan penelitian
tentang archief Koloniën (arsip Urusan Tanah Jajahan) sebelum tahun 1850.
Akses-akses pada berbagai bagian di Kementerian (setelah tahun 1921)
Pada tahun 1921 centrale indices (indeks pusat) dihapuskan. Untuk penelitian dalam periode
itu selanjutnya perlu dibuatkan pengaksesan ke berbagai bagian itu. 1e afdeling (bagian ke-1)
yang disebutkan sebelumnya, menangani semua urusan Hindia-Timur hingga tahun 1918.
Kemudian segala kegiatan pekerjaan disebarkan ke lebih banyak bagian, menurut ikhtisar
berikut ini:
● 1ste afdeling (bagian ke-1) mulai tahun 1918 menangani: ‘juridische zaken’ (urusan
yuridis), ‘rechtswezen’ (sistem hukum), ‘volkenrecht’ (hukum internasional),
‘weeskamers’ (balai harta peninggalan), dan seterusnya (jadi dengan sebagian bidang
kerja dari Departement van Justitie / Departemen Kehakiman);
● 2de afdeling (bagian ke-2) setelah tahun 1918 menangani: ‘geldwezen en belastingen’
(keuangan dan pajak);
● di bawah 3de afdeling (bagian ke-3) mulai tahun 1918 terletak penanganan:
‘begrotingen en comptabiliteit’ (anggaran dan perbendaharaan);
● Termasuk 4de afdeling (bagian ke-4) mulai tahun 1918 adalah bidang-bidang kerja
dari pelbagai departemen di Hindia: Departement van Binnenlands Bestuur / BB
(Departemen Pemerintahan Dalam Negeri); Departement van Landbouw, Nijverheid en
Handel (Departemen Pertanian, Industri Kerajinan, dan Perdagangan). Mulai tahun 1924
ditambah lagi dengan bidang kerja dari Departement van Onderwijs en Eredienst
(Departemen Pendidikan dan Ibadah). Ketika pada tahun 1933 Departemen Pertanian,
Industri Kerajinan, dan Perdagangan digantikan oleh Departement van Economische
Zaken (Departemen Urusan Ekonomi), di dalam 4de afdeling didirikan Bureau
Economische Zaken (Biro Urusan Ekonomi) tersendiri: Biro itu mengurus agendanya
255