Page 76 - Pendidikan Rusak-Rusakan (Darmaningtyas)

Siaran pers bersama antara Departemen P dan K serta Per-
wakilan Bank Dunia di Jakarta (22/10 1998) mengenai hasil
pemeriksaan terhadap pembangunan gedung-gedung sekolah
baru yang dibiayai oleh Bank Dunia mengungkapkan adanya
kekurangan dan ketidakberesan di Jawa Timur dan Sumatra
Barat dalam hal konstruksi. Di Jawa Timur, misalnya, dari 18
sekolah yang baru dibangun dan dipilih secara acak, ditemukan
bahwa semua pekerjaan konstruksinya ternyata belum tuntas
dan kurang memenuhi syarat. Padahal, pejabat yang berwenang
sebelumnya menyatakan pekerjaan telah selesai dan 100%
memuaskan.

Masyarakat juga sudah lama mengusulkan agar UUB (Ulang-
an Umum Bersama) dihapus saja, sebab hanya dianggap seba-
gai sarang korupsi dan kolusi. Seruan masyarakat itu dapat di-
terima mengingat, menurut hukum ekonomi, kegiatan yang
massal itu seharusnya lebih murah ongkos produksinya, tapi
yang terjadi di UUB, justru selalu lebih mahal.
Masyarakat merasakan betul beban berat akibat tindakan
kolusi pejabat P dan K dengan swasta dalam hal pengadaan
buku-buku pelajaran atau bacaan lainnya. Masyarakat sudah
lama berseru agar tindakan menjadikan sekolah sebagai ladang
bisnis itu dihentikan, sebab selain membebani masyarakat, yang
paling prinsip adalah merusak suasana pendididikan itu sendiri
dan berlawanan dengan tugas institusi ini untuk mendidik moral
bangsa. Tapi, seruan itu pun tidak pernah didengarkan.
Kolusi juga terjadi pada tingkat Kandep/Kanwil dalam hal
pengadaan kartu identitas siswa (OSIS), buku raport, buku ab-
sensi siswa, dan lain-lain. Sedangkan kolusi di tingkat sekolah
dilakukan pada saat pengadaan pakaian seragam siswa atau
kegiatan pariwisata.

2. Lamban dan Tidak Reformis

Salah satu tugas institusi pendidikan adalah mencerdaskan
bangsa dan membuat masyarakat kritis. Tapi bila kita perhatikan