Page 257 - GRC-BOOK-NEW2

manajemen Permodalan

Regulasi Kecukupan Modal - Peraturan bI/OJK
Berbagai kesepakatan BASEL sebagaimana uraian tersebut di atas, utamanya terkait
“spirit” dalam penyediaan dan/atau perhitungan modal minimum suatu bank alias
CAR, telah dijadikan acuan oleh BI/OJK sedemikian rupa untuk mengatur manajemen
permodalan perbankan nasional. Hal ini penting menjadi perhatian agar Republik ini
mampu untuk menciptakan sistem perbankan yang sehat dan dapat berkembang
serta bersaing secara nasional maupun internasional. Untuk itu, perbankan nasional perlu
meningkatkan kemampuan mereka untuk menyerap risiko yang disebabkan oleh kondisi
krisis dan/atau pertumbuhan kredit perbankan yang berlebihan. Hal ini telah diwujudkan
oleh BI/OJK sebagaimana yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/2013
tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum (KPMM). Adapun beberapa
pokok ketentuannya, sebagaimana ilustrasi pada bagian mind mapping (yang kembali
Penulis kutip pada gambar 3.18), dapat disarikan melalui uraian, berikut ini:

RiSk bASEd CAPiTAl
Dari lustrasi gambar 3.18 dapat disimpulkan bahwa Bank Umum di Indonesia wajib
menyediakan modal minimum sesuai dengan profil risiko (Risk Based Capital) yang
mereka miliki. Penyediaan modal minimum ini dihitung dengan menggunakan rasio
KPMM yang ditetapkan paling rendah dengan beberapa ketentuan, sebagai berikut:
• 8% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1 (satu);
• 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko
peringkat 2 (dua);
• 10% sampai dengan kurang dari 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko
peringkat 3 (tiga);
• 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4
(empat) atau peringkat 5 (lima).

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin berisiko suatu bank yang
tercermin dari peringkat profil risiko yang semakin tinggi maka modal yang wajib
disediakan oleh bank tersebut juga semakin besar.

MOdAl bANk UMUM iNdONESiA
Sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BI/OJK bahwa modal bagi
Bank Umum di Indonesia, terdiri atas:
• Modal Inti (Tier1) yang meliputi:
– Modal Inti Utama (Common Equity Tier 1);
– Modal Inti Tambahan (Additional Tier 1);
• Modal Pelengkap (Tier2).

Bank wajib menyediakan Modal Inti paling rendah sebesar 6% dari ATMR. Dari modal
inti ini, suatu bank wajib menyediakan Modal Inti Utama paling rendah sebesar 4,5%
dari ATMR. Dengan demikian, Modal Inti Tambahan yang harus dipenuhi minimal
sebesar 1.5% dari ATMR.

The Fundamentals of GRC 231