Page 125 - Sejarah Peradaban Maritim_eBook

bawah pepohonan rimbun seperti orang Rimba. menyebutkan bahwa “the ID card is an effective
243
keputusan untuk memeluk salah satu agama yang mechanism of eligibility and visibility that maxizes

diatur oleh perundang-undangan di Indonesia the extent of state surveillance of citizens’ religious
menjadi keputusan yang sangat berat dan sulit, dan belonging”. kepemilikan kTP menunjukkan
245
bagi beberapa orang, mereka tidak punya pilihan bahwa orang tersebut merupakan warga Indonesia
jika ingin maju. dan sah keberadaannya.

Namun mereka juga menyadari, dengan Hal inilah yang menjadi persoalan bagi
memiliki kTP dan menganut suatu agama, maka beberapa kelompok masyarakat atau suku bangsa
mereka harus siap meninggalkan hutan sebagai tertentu seperti orang Rimba atau Suku Anak
wilayah dimana mereka tinggal. orang Rimba Dalam, orang Badui, begitu juga dengan orang
merasa bahwa agama dan kepercayaan mereka Laut di Riau kepulauan. ketika mereka diminta
tidak dihargai. Pemerintah selalu berkeras agar untuk mengisi data kependudukan, mereka
mereka pindah agama dan hidup di rumah kesulitan untuk mengisi kolom agama karena
permanen di satu tempat. Mereka mereka polisi kepercayaan yang dianut dan ketidakpahaman
dan PNS (Pegawai Negeri Sipil) membuat hidup akan enam agama yang tersedia sebagai pilihan.
susah. Dalam laporan tersebut, orang Rimba kesulitan yang mereka alami terus menerus
menginginkan hutan, bukan rumah. Mereka juga menjadi masalah bahkan setelah 73 tahun

menyadari bahwa ruang hidup mereka semakin Indonesia merdeka. Jika merujuk pada uraian
dibatasi. sebelumnya, maka negara tidak menerima
animisme dan shamanisme sebagai bagian dari
keadaan yang sama juga dialami oleh Suku kepercayaan Warga Negara Indonesia.
Badui. kepercayaan yang mereka anut tidak
diakui pemerintah. Padahal mereka adalah orang Laut khususnya mengalami
bagian dari NkRI. Mereka berharap Presiden perlakuan khusus dari pihak pemerintah,
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf kalla bisa terutama ketika pemerintah akan memberikan
mengeluarkan kebijakan melalui undang-undang bantuan. Dalam tulisannya, Chou mewawancarai
yang memperbolehkan kepercayaan Selam Sunda beberapa narasumber untuk membuktikan
Wiwitan sebagai agama warga Badui. keyakinan bahwa keberadaan orang Laut dan isitilah
yang mereka anut sudah sejak dari nenek moyang. “diagamakan” terjadi pada mereka. orang Laut
Hal tersebut tentu saja berhubungan dengan “diagamakan” oleh aparatus negara sehingga
pelayanan masyarakat yang akan didapat warga mereka dapat memperoleh bantuan pemerintah.
Badui dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, Bagi pemerintah, mereka termasuk kelompok
sosial dan politik. 244 masyarakat yang miskin, tidak sehat dan tidak

memiliki riwayat pendidikan formal. Istilah
Persoalan yang serupa juga dialami oleh orang “diagamakan” merujuk pada kegiatan aparatur
Laut di Riau kepulauan. Memang sesuai dengan negara yang memberikan cap “agama” tertentu
ketetapan tahun 1951, pemerintah Indonesia sudah kepada orang Laut.
mengenalkan dan mulai memberlakukan tanda
pengenal berupa kTP bagi setiap warga yang telah karena penduduk Riau kepulauan dan Riau
menginjak usia 17 tahun. Fungsi dari kepemilikan Daratan mayoritas orang Melayu dan memeluk
kTP, salah satunya, adalah untuk “menentukan” Islam, maka orang Laut “diagamakan” Islam.
satu agama yang dipeluk dan dicantumkan di kTP. orang Laut dianggap bukan orang Melayu karena
Dalam satu presentasi pada tahun 2009, Hidayah ada yang kurang dari identitas mereka yaitu
124