Page 236 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

menurunnya kualitas dan kondisi kesuburan tanah yang
mereka budidayakan berujung pada menurunnya produktivitas
serta berimplikasi terhadap menurunnya tingkat kesejahteraan
penduduk.

Permasalahan pemukiman kembali dan kondisi kehidupan
masyarakat yang terdampak pengadaan tanah tidak hanya
terjadi di luar negeri, namun di Indonesia pun terjadi hal
serupa. Secara regulasi permukiman kembali di dalam UU
Nomor 2 Tahun 2012 disebutkan menjadi salah satu bentuk
ganti kerugian di dalam pengadaan tanah. Namun di dalam
praktik atau implementasi di lapangan, beberapa pengadaan
tanah yang dilaksanakan baik oleh pemerintah/instansi yang
membutuhkan tanah bentuk ganti kerugian berupa uang
masih menjadi pilihan sebagai bentuk kompensasi atas tanah
masyarakat yang dilepaskan. Mekanisme penggantian bentuk
ganti kerugian berupa tanah pengganti dan permukiman masih
jarang dilakukan di Indonesia dikarenakan pihak/instansi
yang membutuhkan tanah tentunya harus memikirkan dan
menentukan tanah pengganti untuk selanjutnya dibangunkan
permukiman baru bagi masyarakat. Permukiman tersebut
tentunya disertai dengan fasilitas kebutuhan dasar masyarakat
seperti ketersediaan listrik dan air bersih serta fasilitas umum/
sosial yang memadai. Mekanisme terkait tanah pengganti
serta konsep permukiman kembali yang akan dibangunkan
tersebut tentunya harus berdasarkan atas kesepakatan yang
sebelumnya dilakukan melalui dialog dan musyawarah yang
panjang dengan masyarakat terdampak. Kondisi inilah yang
menyebabkan pihak yang membutuhkan tanah lebih memilih
untuk memberikan ganti kerugian dalam bentuk tunai yakni
berupa uang. Kompensasi dan nilai ganti kerugian berupa

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 207