Page 237 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

tanah pengganti dan permukiman, investasi ataupun bentuk
lain masih belum lazim terjadi di Indonesia, sementara apabila
hal ini dilakukan nilai positif yakni nilai kebermanfaatan/
keuntungan lebih bagi masyarakat dan keberlanjutan
permukiman masyarakat dapat diupayakan secara lebih baik.

Problematika lain yang jauh lebih kompleks di samping
permukiman kembali bagi masyarakat ialah bagaimana dengan
pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pengadaan
tanah dapat berkesinambungan. Dari beberapa proyek
pengadaan tanah yang terjadi di Indonesia, dapat dikatakan
sebagian besar proyek berakibat terhadap kurang terjaminnya
keberlanjutan pekerjaan maupun kehidupan masyarakat (Utami
et al., 2020; Tantja et al, 2021). Kondisi ini banyak terjadi pada
pengadaan tanah baik skala kecil maupun skala besar dimana
lokasi pengadaan tanah secara khusus mengenai lahan
pertanian, lahan penggembalaan, lahan peternakan, tambatan
untuk nelayan, lahan penambangan skala kecil, lahan tambak
maupun lahan garapan masyarakat lainnya sebagai sumber
utama penghidupan masyarakat terdampak. Nilai pengganti
berupa uang yang diberikan tentunya tidak serta merta dapat
dengan mudah menggantikan pekerjaan masyarakat yang
menggantungkan hidupnya di sektor agraris (petani, petambak,
peternak, buruh) maupun nelayan, para pekerja di sektor industri
rumah tangga yang mengantungkan hidup dari sumber daya
alam, maupun pekerja buruh yang menggantungkan hidup
pada tanah/ruang yang terkena pengadaan tanah.

Dalam pembahasan ini akan diulas terkait bagaimana
praktik dan mekanisme permukiman kembali dilakukan
oleh beberapa negara dan praktik permukiman kembali

208 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa