Page 238 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

dengan menerapkan standar internasional, salah satunya
yang ditetapkan oleh IFC (International Finance Corporation).
Selanjutnya pembahasan sub bab ini juga menguraikan
bagaimana dengan praktik pelaksanaan pemulihan kehidupan
masyarakat yang dilaksanakan di Indonesia dan beberapa
negara lain dalam pengadaan tanah dan diuraikan pula terkait
bagaimana standar internasional menerapkan mekanisme
pemulihan kehidupan masyarakat terdampak.

I. Permukiman Kembali dan Penanganan Dampak Sosial
di Indonesia, Cina dan India
Regulasi yang mengatur terkait pengadaan tanah di
Indonesia terus mengalami perkembangan. Perubahan
yang terjadi tersebut tidak hanya sebatas pada bagaimana
mekanisme dan tahapan pengadaan tanah dilakukan dan
bagaimana mekanisme pemberian ganti kerugian diterapkan,
akan tetapi mencakup hal mendasar terkait perubahan regulasi
pengadaan tanah selaku filosofi mendasar serta paradigma
terhadap objek serta subjek yang terkena pengadaan tanah
serta bagaimana setiap tahapan yang dilakukan mampu
memberikan keadilan dan transparansi kepada masyarakat
terdampak. Perubahan regulasi yang ditetapkan juga mampu
merubah kelembagaan, pola dan kebutuhan waktu untuk
pengadaan tanah, di mana sebelum adanya regulasi baru
yakni UU No. 2 Tahun 2012 hampir pengadaan tanah yang
dilakukan dibutuhkan waktu yang sangat panjang. Bahkan
tidak jarang beberapa pelaksanaan pengadaan tanah yang
dilaksanakan menuai banyak protes dan demonstrasi serta
terjadi pelanggaran HAM yang menyebabkan gagalnya
proyek pembangunan. Hadirnya regulasi baru ini dikarenakan

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 209