Page 240 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

masih baru memiliki maksud dan keberpihakan yang lebih
adil bagi masyarakat yang sebelumnya telah menguasai dan
menggarap tanah negara/pemerintah/BUMN/BUMD. Upaya
pemerintah untuk mengatur dan memberikan keberlanjutan
hidup bagi masyarakat melalui skema dimaksud, salah satunya
pemberian santunan berupa sewa rumah dan bantuan lainnya
ini tentu menjadi resolusi baru bahwasanya pemerintah
berupaya memperbaiki kerangka terhadap keberlanjutan
masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah.

Berbagai upaya diantaranya melalui regulasi agar pengada-
an tanah yang dilaksanakan tidak merugikan masyarakat
telah ditetapkan pemerintah melalui UU Nomor 2 tahun 2012,
Perpres Nomor 62 Tahun 2018 dan yang terbaru yakni UU No
11 tahun 2020 tentang UUCK serta Peraturan Pemerintah RI
Nomor 19 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan
Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Akan
tetapi regulasi yang mengikat terhadap bagaimana pengaturan
terhadap standar dan pengaturan teknis permukiman kembali
dan pemulihan kehidupan masyarakat terdampak pengadaan
tanah secara eksplisit belum diatur secara detail. Hal inilah
yang menjadi celah hukum bagi instansi yang membutuhkan
tanah di dalam implementasinya kurang memperhatikan
bagaimana keberlanjutan permukiman kembali serta
pemulihan kehidupan masyarakat diupayakan. Meskipun
di dalam UU Nomor 2 Tahun 2012 maupun di dalam aturan
pelaksanaannya mengatur bahwasanya di dalam pengadaan
tanah, yakni pada tahap persiapan, bahwa setiap instansi
yang membutuhkan tanah diwajibkan untuk melakukan
studi kelayakan terkait kondisi sosial ekonomi, lingkungan
maupun penguasaan/pemilikan tanah akan tetapi mekanisme

Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak 211