Page 245 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

India juga belum mengakomodir upaya pemulihan kondisi
perekonomian masyarakat dalam hal penyediaan mata
pencaharian baru (Fernandes 2008). Dari adanya demonstrasi,
studi dampak pengadaan tanah dan pembangunan yang harus
mengorbankan masa depan masyarakat secara luas, maka
pemerintah melakukan revisi regulasi pengadaan tanah. Salah
satu perubahannya mengamanatkan bahwa untuk masyarakat
yang memiliki tanah dan dibebaskan untuk pembangunan
maka mereka harus menerima sebidang tanah dan uang
untuk pembangunan. Dengan adanya regulasi tersebut maka
beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah India dalam
proyek pengadaan tanah mengarahkan pada penggantian
tanah, uang tunai, penggunaan dan pembagian keuntungan
yang selama ini dibiarkan kabur dan tidak memiliki kejelasan
(Levien 2011).

Pemberian kompensasi yang adil dan pengadaan tanah
tanpa adanya unsur paksaan yakni adanya kerelaan dari
pemilik tanah sebelumnya juga dijadikan agenda dalam
pengaturan/regulasi pengadaan tanah di India (Sarkar 2011).
Upaya perbaikan terhadap kebijakan pengadaan tanah juga
dilakukan di India. Salah satunya melalui penilaian dampak
sosial sebelum dilaksanakannya pengadaan tanah terkhusus
pada wilayah-wilayah dimana lokasi tanah digunakan untuk
usaha pertambangan (Lahiri-Dutt 2012). Lahirnya UU yang
mengatur terkait pengadaan tanah, rehabilitasi dan pemukiman
kembali di India pada tahun 2014 memiliki tujuan agar dalam
pengadaan tanah pemberian kompensasi dapat diberikan
secara adil kepada para pemilik tanah (khususnya petani). Selain
kompensasi yang adil, regulasi ini mewajibkan kepada pihak
yang membutuhkan tanah untuk bertanggungjawab terhadap

216 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa