Page 241 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

bagaimana basis data studi kelayakan tersebut digunakan
untuk menyelesaikan permukiman kembali dan kehidupan
masyarakat yang terdampak belum diatur secara lugas. Upaya
monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan
tanah dan pembangunan yang telah dilaksanakan juga masih
lemah untuk mengontrol bagaimana keberlanjutan kehidupan
masyarakat terdampak dan bagaimana dampaknya terhadap
keberlanjutan lingkungan. Dari berbagai kondisi ini maka
dapat dikatakan bahwa pengadaan tanah yang dilaksanakan
belum sepenuhnya memasukkan unsur permukiman kembali
dan pemulihan kehidupan terdampak dalam satu rangkaian
kerangka sistem yang utuh dalam proyek pengadaan tanah.
Sebagai contoh, apabila menengok pengaturan terhadap
permukiman kembali di Cina terhadap pelaksanaan pengadaan
tanah, hal tersebut telah diatur dan menjadi satu bagian dalam
kesatuan proyek pengadaan tanah. Hal tersebut diwujudkan
dalam regulasi-regulasi yang telah ditetapkan sebelumnya yakni
sejak tahun 1986 serta diperkuat dengan pengaturan terhadap
perlindungan properti masyarakat dan pengaturan pengadaan
tanah yang ditetapkan di tahun 2013. Sejak ditetapkan regulasi
di tahun 1986 pemerintah Cina mengatur bahwasanya untuk
setiap pengadaan tanah ganti kerugian/kompensasi yang
diberikan kepada masyarakat tidak hanya berupa uang tunai,
namun pemerintah mengarahkan agar dalam pengadaan
tanah tersebut penggantian tanah dan permukiman kembali
juga disediakan.
Bagi pemerintahan Cina, pelaksanaan pengadaan tanah
meliputi dua aspek: pertama, mekanisme menyediakan tanah
untuk pembangunan dan ke dua: mekanisme penyediaan
tanah untuk permukiman masyarakat terdampak serta

212 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa