Page 239 - pengadaan tanah CNVRT.cdr

pemangku kebijakan merefleksikan praktik serta pengalaman
atas implementasi pengadaan tanah yang diterapkan serta
menjawab banyaknya problematika yang dihadapi dalam
pengadaan tanah.

Menyikapi pelaksanaan pengadaan tanah yang telah ber-
langsung dengan mengenai berbagai kondisi subjek, objek serta
status pemilikan maupun penguasaan tanah yang beragam,
kondisi sosial ekonomi masyarakat yang juga bermacam-
macam serta masih ditemukannya masyarakat yang banyak
dirugikan dalam pengadaan tanah, maka pemerintah melakukan
berbagai upaya salah satunya melalui penetapan regulasi baru
terkait pengadaan tanah. Dalam perkembangannya mekanisme
penanganan dampak sosial kemasyarakatan dalam rangka
penyediaan tanah untuk pembangunan nasional diatur lebih
lanjut dalam Peraturan Presiden RI Nomor 62 Tahun 2018.
Peraturan ini lebih mengatur pada pengadaan tanah dengan
objek tanah berupa tanah negara atau tanah pemerintah/
pemerintah daerah/BUMN ataupun BUMD dimana di atas tanah
tersebut telah dikuasai oleh masyarakat minimal 10 tahun
dengan itikad baik. Regulasi ini mengatur terhadap masyarakat
yang memenuhi standar sebagaimana tersebut di atas, apabila
terdapat pengadaan tanah maka mereka mendapatkan
santunan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-
undangan. Di dalam peraturan ini mengatur bahwasanya untuk
mengurangi dampak sosial kemasyarakatan maka kepada
masyarakat yang telah menguasai tanah diberikan santunan
dengan memperhatikan beberapa hal diantaranya untuk biaya
pembersihan, mobilisasi, sewa rumah paling lama 12 bulan
dan/atau tunjangan kehilangan pendapatan dari pemanfaatan
tanah yang telah diusahakan. Lahirnya peraturan ini meskipun

210 Pengadaan Tanah di Indonesia dan Beberapa Negara dari Masa ke Masa