Page 244 - pengadaan tanah CNVRT.cdr
P. 244

kawasan perkotaan di Cina juga dilakukan secara komprehensif.
           Sebagai  contoh adalah  pengadaan  tanah  di  Kota Sinchuan,
           yakni implementasi yang diterapkan tentunya berbeda dengan
           di pedesaan, jika di pedesaan tanah diganti dengan tanah dan
           pemukiman diganti dengan permukiman maka implementasi
           pemulihan kehidupan yang diterapkan di kawasan perkotaan
           bentuk  kompensasi  yang diberikan  oleh  pemerintah  berupa
           tunjangan bulanan kepada masyarakat yang terkena dampak.
           Bentuk  pemulihan  kehidupan  masyarakat  juga  dilakukan
           melalui pemberian jaminan sosial serta pelatihan ketrampilan
           melalui  program rehabilitasi  disertai  dengan  penyediaan
           lapangan pekerjaan bagi masyarakat terdampak (Lin 2011).

                Pengaturan dan  kebijakan  untuk memfasilitasi tanah
           pengganti  bagi  masyarakat  terkena  dampak pengadaan
           tanah di India juga menarik untuk dikaji. Regulasi pengaturan
           pengadaan  tanah  di  India  dimulai  pada  tahun  1894  yang
           disahkan oleh pemerintahan Inggris. Perubahan regulasi terus
           terjadi  karena regulasi  yang ditetapkan  memberikan celah
           adanya akuisisi  paksa,  tidak  adanya ganti  kerugian, tidak
           adanya  perlindungan  pada  masyarakat  serta  tidak  adanya
           perhatian  terhadap  permukiman  kembali  dan  rehabilitasi
           masyarakat.  Akibat  dari  regulasi  yang  lampau  tersebut
           setidaknya berdampak pada 65 juta pengungsi akibat terkena
           proyek pembangunan yang berlangsung antara periode 1950
           hingga  2005.  Dan  dari data  tersebut  hanya kurang lebih  33
           %  yang  memperoleh  permukiman kembali.  Adanya  praktik
           pengadaan  tanah  yang  sangat  merugikan masyarakat  ini
           memunculkan demonstrasi  secara masif dan  bentrokan
           bersenjata  yang  berujung pada  ketidakstabilan  iklim  politik
           (Lakhia  2019).  Regulasi  lama  yang  diterapkan  pemerintah



                            Pemulihan dan Pemukiman Kembali Masyarakat Terdampak  215
   239   240   241   242   243   244   245   246   247   248   249