Page 21 - Kisah-korupsi-kita-halaman-1-24

ekonomi, lingkungan yang ditimbulkan oleh koruptor, yaitu nilai implisit
(opportunity cost) yang terjadi.
Di pihak lain, dengan kondisi hukum yang ada saat ini penghitungan
Jaksa Penuntut terkait kerugian negara yang ditimbulkan oleh setiap
kasus korupsi hanya memperhitungkan besaran uang yang dikorupsi/
disalahgunakan/dinikmati oleh terdakwa saja. Penghitungan ini belum
memasukkan biaya implisit (opportunity cost) maupun multiplier
ekonomi yang hilang akibat alokasi sumber daya yang tidak tepat. KPK
pun memandang hukuman finansial (denda, uang pengganti, ongkos
perkara) yang ada saat ini belumlah dapat memulihkan kerusakan yang
diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yang terjadi.
Pradiptyo (2009) melakukan suatu analisis terhadap hukuman
finansial (nilai eksplisit) yang dikenakan kepada para terpidana korupsi.
Dari data putusan MA, perbandingan biaya korupsi dan hukuman finansial
kasus korupsi tahun 2001–2009 menunjukkan biaya eksplisit korupsi
mencapai Rp58,81 triliun (harga berlaku) atau 73,07 triliun (harga riil
2008). Di sisi lain, total hukuman finansial yang dituntutkan oleh Jaksa
hanya sekitar Rp23,55 triliun atau setara Rp32,41 triliun harga riil pada
tahun 2008 (hanya 40% dari biaya eksplisit korupsi). Dari jumlah tersebut,
ternyata hanya sekitar Rp4,34 triliun (harga berlaku) atau Rp5,35 triliun
(harga riil 2008) yang dijatuhkan hukuman final oleh hakim (hanya 7.3%
dari biaya eksplisit korupsi).
Tabel 3. Perbandingan Kerugian dan Hukuman Finansial
kepada Koruptor (Harga 2008)

Skala Jumlah Total Kerugian Total Total Hukuman
Korupsi Pelaku Keuangan Hukuman Finansial yang
Negara Finansial dijatuhkan MA
yang
(hasil hitungan dituntut (%)
auditor)
Jaksa (%)
Gurem 22 Rp 108,40 Juta 1682.2% 1141.3%
Kecil 128 Rp 6,300 M 183.2% 401.1%
Medium 240 Rp 101,3 M 118.6% 88.9%
Besar 122 Rp 735,5 M 65.6% 49.4%
Kakap 30 Rp 72,2 T 44.0% 6.7% Dampak atau
Total 542 Rp 73,1 T 44.4% 7.3% kerugian dari
Sumber: Pradiptyo (2009) korupsi bukan
semata­mata
pada uang
Dari data tersebut terlihat bahwa, terdapat 93% biaya eksplisit korupsi yang dikorupsi,
melainkan juga
yang tidak dibebankan kepada terpidana korupsi. Pada akhirnya, negaralah
pada aspek sosial
yang harus menanggung 93% biaya eksplisit korupsi yang ditimbulkan.
lainnya.
Beban tanggungan negara akan berdampak pada meningkatnya besaran
pajak kepada masyarakat. Masyarakat akan menjadi pihak yang dirugikan
ANATOMI KASUS-KASUS BESAR DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER 13