Page 17 - Kisah-korupsi-kita-halaman-1-24

bahkan juga hukuman finansial yang dikenakan juga dengan denda yang
jauh di bawah nilai korupsinya. Hukuman alternatif seperti memiskinkan
para koruptor menjadi wacana yang perlu dipertimbangkan karena dasar
hukum pengenaan seperti itu, sudah diakomodasi di dalam UU tentang
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Memperberat Hukuman Badan

Dalam sejarah penanganan kasus oleh KPK, rekor vonis tertinggi pertama
sejak KPK didirikan, dijatuhkan kepada Urip Tri Gunawan, yaitu 20 tahun
penjara. Rekor ini dipecahkan oleh M. Akil Mochtar yang dijatuhi hukuman
penjara seumur hidup. Aparat penegak hukum lainnya yang dijatuhi
hukuman berat adalah Djoko Susilo yang diganjar 18 tahun penjara, denda
Rp1 miliar, dan membayar uang pengganti Rp32 miliar.
Dalam beberapa kasus upaya banding yang dilakukan oleh para
terdakwa korupsi, justru menjadi blunder yang malah memperberat
hukuman mereka. Seperti halnya kasus Djoko Susilo. Majelis hakim
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta telah menjatuhkan vonis 10
tahun penjara ditambah denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Hakim menilai Djoko terbukti melakukan tindak pidana korupsi secara
bersama-sama yang merupakan gabungan perbuatan dalam pengadaan
proyek simulator ujian surat izin mengemudi roda dua dan roda empat.
Djoko juga dianggap terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang
untuk periode 2003–2010 dan 2010–2012.
Putusan hakim yang ringan tersebut sempat menimbulkan reaksi
masyarakat. Vonis hakim ternyata lebih ringan dari tuntutan jaksa KPK
yang menuntut Djoko dihukum 18 tahun penjara, denda Rp1 miliar
subsider satu tahun kurungan, serta membayar uang pengganti Rp32
miliar. Semua tuntutan itu dimentahkan oleh hakim.
Majelis hakim Pengadilan Tipikor juga menolak tuntutan jaksa KPK
yang meminta agar hak politik Djoko untuk memilih dan dipilih dicabut.
Hakim menilai bahwa pencabutan hak politik tersebut berlebihan.
Padahal, menurut majelis hakim, Djoko terbukti melakukan tindak pidana
korupsi dengan menyalahgunakan kewenangannya sehingga merugikan
keuangan negara Rp121 miliar dari proyek senilai Rp196,8 miliar. Djoko
terbukti memerintahkan panitia pengadaan agar pekerjaan simulator
roda dua dan roda empat diberikan kepada PT Citra Mandiri Metalindo
Abadi milik Budi Susanto. Selain itu, menurut hakim, Djoko terbukti
melakukan penggelembungan harga alat simulator SIM dengan menyusun
harga perkiraan sendiri (HPS) bersama-sama Budi Susanto.
Hakim juga menyatakan Djoko terbukti melakukan tindak pidana
pencucian uang dengan membeli aset yang diatasnamakan orang lain.
Melihat waktu pembelian aset berdekatan dengan diterimanya uang
Rp32 miliar dari Budi, patut diduga aset-aset tersebut berasal dari tindak
pidana korupsi proyek simulator SIM.
ANATOMI KASUS-KASUS BESAR DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER 9