Page 20 - Kisah-korupsi-kita-halaman-1-24

adalah Rp50 juta. Denda paling besar Rp10 M dijatuhkan kepada Akil
Mochtar. Adapun pada kasus Djoko Susilo denda dikenakan Rp1 miliar
dan membayar uang pengganti kepada negara Rp32 miliar. Demikian pula
Anas Urbaningrum harus membayar denda Rp5 miliar, membayar uang
pengganti Rp57.592.330.580,00 dan USD5.261.070.
Berikut ini Basis Data Perkembangan Korupsi 2001–2015 yang
dihimpun Laboratorium Ilmu Ekonomi FEB UGM (30 April 2016).

Tabel 1. Koruptor Berdasarkan Pekerjaan

Putusan
Pekerjaan Kerugian Negara
Pengadilan
PNS 21,27% 0,84
BUMN/BUMD 4,46% 2,10
Lembaga Independen 52,36% 0,30
Legislatif 1,63% 0,40
Kepala Daerah 1,39% 0,77
Lembaga Swasta dan 47,11% 9,12
Lainnya
Sumber: Pradiptyo (2009)

Tabel 2. Harga Konstan dan Harga Riil Korupsi

Putusan
Kerugian Negara Tuntutan
Pengadilan

Harga Riil 128,2 T 29,7 T 13,6 T
Harga Konstan 203,9 T 65,5 T 21,3 T
Sumber: Pradiptyo (2009)

Menimbang Biaya Sosial Korupsi

Mengutip Laporan Studi Biaya Sosial Korupsi yang dilakukan KPK
disebutkan bahwa kerugian negara yang ditimbulkan akibat tindak pidana
korupsi yang terjadi tidak hanya sebesar jumlah uang yang dikorupsi
(nilai eksplisit). Tindak pidana ini juga telah menimbulkan damage
(kerusakan) yang besar bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
Korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak
ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, pengenaan hukuman atau sanksi
yang diberikan juga haruslah mempertimbangkan akibat damage sosial,

12 KISAH KORUPSI KITA