Page 16 - Kisah-korupsi-kita-halaman-1-24

terpidana kasus korupsi adalah 4 tahun penjara dan maksimal 20 tahun
penjara. Tidaklah mengherankan jika masih ada koruptor yang dihukum
rendah.
Sebagai contoh adalah kasus korupsi dalam proyek RSUD Tangerang
Selatan yang melibatkan Tubagus Chairi Wardana (Wawan) senilai
Rp9 miliar. Pengadilan Tipikor Serang pada 19 Oktober 2016 hanya
menjatuhkan hukuman penjara 1 tahun. Hal ini sangat kontras dengan
kasus Dhariyono yang didakwa korupsi dana bantuan kelapa sawit
sebanyak Rp26 juta.
Pada 7 April 2014, jaksa menuntut Dhariyono selama 4,5 tahun
penjara. Atas tuntutan itu, Pengadilan Tipikor Samarinda menjatuhkan
hukuman dua tahun penjara kepada Dhariyono pada 10 Desember 2013.
Selain itu, Dhariyono wajib mengembalikan uang yang dikorupsinya
sebesar Rp26 juta. Jika tidak mampu membayar Rp26 juta, hartanya
dirampas untuk negara. Jika masih belum mencukupi, diganti dengan
hukuman 1 bulan kurungan.
Putusan tersebut dikuatkan Pengadilan Tinggi Samarinda pada
17 Juli 2014. Vonis itu tidak diterima jaksa sehingga jaksa mengajukan
kasasi agar Dhariyono dihukum 4,5 tahun penjara. MA mengabulkan
permohonan kasasi jaksa hingga menjatuhkan hukuman 4 tahun penjara
kepada Kepala Desa Bumi Harapan, Kalimantan Timur itu.
Kontrasnya antara hukuman Wawan dan Dhariyono menunjukkan
masih terjadinya disparitas hukum, terutama terkait pengadilan tipikor di
daerah. Label miring terhadap pengadilan tipikor daerah memang sudah
menggema. Banyak koruptor malah divonis bebas oleh pengadilan tipikor
di daerah. Bahkan, mantan ketua MK, Mahfud M.D. pernah bersuara
lantang agar pengadilan tipikor di daerah dibubarkan. Menurut Mahfud,
selain mengacaukan sistem hukum yang sudah ada, kinerja pengadilan
tindak pidana korupsi di daerah lebih buruk daripada pengadilan umum.
Mahfud menilai pembentukan pengadilan tipikor daerah terkesan buru-
buru dan asal-asalan (Tempo, 2013).
Terkait vonis ringan yang sering digunakan di pengadilan tipikor,
ICW pernah menyoroti soal ini dengan menengarai bahwa majelis hakim
Tipikor lebih sering menggunakan Pasal 3 UU Tipikor sebagai dasar
putusannya sehingga banyak koruptor yang dijatuhi hukuman penjara
selama rata-rata 2 tahun saja. Dari hasil pantauan ICW periode Januari-
Rata­rata koruptor Juni 2015, dari 193 kasus korupsi, 134 putusan di antaranya menggunakan
divonis ringan Pasal 3 sebagai dakwaan dan 59 putusan didakwa dengan Pasal 2. Adapun
dengan 2 tahun tiga lainnya masing-masing menggunakan Pasal 7, 11, dan 12a.
1 bulan penjara,
bahkan hukuman Penggunaan Pasal 3 UU Tipikor tersebut akan membuka ruang
denda dengan diskresi hakim yang besar untuk memutus hukuman paling ringan. Ketika
jumlah jauh di jaksa menuntut tersangka dengan Pasal 2 dan 3, besar kemungkinan
bawah nilai yang hakim akan memilih Pasal 3 sebagai dakwaan.
dikorupsinya. Tren vonis ringan terhadap terdakwa korupsi ini terbukti terjadi,
ketika rata-rata koruptor divonis ringan dengan 2 tahun 1 bulan penjara,

8 KISAH KORUPSI KITA