Page 15 - Kisah-korupsi-kita-halaman-1-24

Tidak menyalatkan jenazah koruptor, Musyawarah Nasional Alim Ulama
sebelum uang atau harta hasil dan Konferensi Besar Nahdlatul
korupsinya dikembalikan Ulama, Juli 2002
Kartu tanda penduduk (KTP) pelaku Ketua Umum KNPI, Hasanuddin
korupsi diberi kode khusus Yusuf, Juli 2009

Pencabutan hak politik sebagai Rekomendasi hasil Mukernas III
penyelenggara negara seumur hidup Partai Persatuan Pembangunan,
April 2011

Pemberian sanksi kerja sosial dan Indonesia Corruption Watch,
perampasan kekayaan koruptor Oktober 2011
Memiskinkan koruptor, seperti menyita Direktur Pusat Kajian Antikorupsi
harta kekayaan atau aset UGM, Zainal Arifin Mochtar, April
2010
Ditempatkan dalam sebuah kebun yang Ketua Mahkamah Konstitusi,
serupa dengan kebun binatang Mahfud M.D., November 2011
Hukuman sosial: menyapu jalan, terminal, Komisi III DPR-RI, Oktober 2016
dan membersihkan WC umum
Sumber: Buku Pintar Kompas 2011 dengan penambahan.

Dorongan untuk korupsi memang perlu dikaji lebih jauh mengingat
tidak adanya kata "kapok" pada para pelakunya. Kita meyakini bahwa
para koruptor sangat memahami perbuatan korupsi yang dilakukannya
itu haram dan merupakan kejahatan luar biasa. Namun, mereka tetap
melakukannya dengan menerjang segala risiko.
Perbuatan tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap
hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat sehingga tindak pidana
korupsi tidak dapat lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-
crimes), tetapi telah menjadi kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes).
Wajar jika kemudian Indonesia yang dalam banyak survei menempati
posisi negara terkorup, melakukan juga tindakan-tindakan luar biasa
(extra-ordinary enforcement) untuk mengendalikan dan menangani
korupsi serta melakukan suatu langkah berbeda dari pendekatan yang
sudah ada untuk meningkatkan apa yang disebut deteren effect ‘efek jera’.

Efek Jera di Tengah Tren Vonis Ringan
Korupsi digolong­
kan sebagai keja­
hatan luar biasa
Efek jera selalu dilihat dari hukuman setimpal yang diberikan kepada (extra­ordinary
para koruptor. Namun, UU tentang Pencegahan Tindak Pidana Korupsi crime) sehingga
seharusnya para
(Tipikor) masih memberikan ruang bagi para penegak hukum untuk
koruptor dihukum
menjatuhkan hukuman ringan kepada para koruptor. Di dalam Pasal 3
dengan hukuman
termuat ancaman hukuman minimal 1 tahun penjara dan maksimal seumur setimpal.
hidup, sedangkan Pasal 2 dapat digunakan, yaitu hukuman minimal bagi
ANATOMI KASUS-KASUS BESAR DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER 7