Page 19 - Kisah-korupsi-kita-halaman-1-24

terdakwa tidak dapat diidentifikasi. Persoalannya, rata-rata vonis untuk
koruptor hanya 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan penjara.
Kalau dibandingkan periode yang sama, tren vonis ringan tersebut
tiap tahun selalu meningkat. Contohnya, pada Januari–Juni 2016, para
koruptor yang divonis ringan berjumlah 275 orang, meningkat dari tahun
2015 yang berjumlah 163 orang.

Memperberat Hukuman Finansial

Salah satu wacana yang dianggap memenuhi rasa keadilan masyarakat
bagi koruptor adalah memiskinkan koruptor. Pemiskinan koruptor sangat
mungkin dilakukan dengan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
seperti yang dikenakan pada Djoko Susilo dan Fuad Amin (Ketua DPRD
Bangkalah, Maduran).
Hukuman pemiskinan koruptor termasuk ke dalam cakupan hukuman
finansial. Hukuman finansial adalah gabungan nilai hukuman denda,
hukuman pengganti, dan perampasan barang bukti atau aset. Adapun aset
nonmoneter tidak dimasukkan karena tidak ada nilai taksiran dari nilai
tersebut di putusan pengadilan.
Berdasarkan analisis database korupsi versi V yang dirilis
Laboratorium Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis (FEB) UGM
pada April 2016 lalu, disebutkan kerugian negara yang diakibatkan kasus
korupsi selama periode 2001–2015 mencapai Rp203,9 triliun. Di sisi lain,
hukuman finansial berdasarkan putusan pengadilan hanya Rp21,3 triliun.
Hal ini menimbulkan pertanyaan mengapa terdapat kesenjangan
antara kerugian negara dan hukuman finansial yang dijatuhkan kepada
para koruptor? Salah satu penyebabnya karena tuntutan jaksa terkait
hukuman finansial ini di bawah nilai kerugian negara sehingga putusan
hakim pun dalam menjatuhkan hukuman pembayaran uang pengganti
jauh dari nilai uang yang dikorupsi.
Sebagai contoh adalah korupsi yang dilakukan pegawai negeri sipil
(PNS) selama 2001–2015 yang menyebabkan adanya 1.115 terdakwa.
Kerugian negara akibat korupsi tersebut mencapai Rp21,27 triliun. Dalam
hal ini tuntutan jaksa hanya Rp1,04 triliun, lalu vonis hukuman finansial
yang dijatuhkan hanya Rp844 miliar.
Contoh lain adalah korupsi yang melibatkan anggota legislatif sebanyak
480 terpidana. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp1,63 triliun. Namun,
tuntutan jaksa hanya pada kisaran Rp537 miliar, lalu hukuman finansial
yang dijatuhkan hakim di pengadilan hanya sebesar Rp402 miliar.
Dua contoh di atas menunjukkan bahwa hukuman finansial kepada
para terpidana korupsi cenderung suboptimal atau lebih rendah dari
kerugian negara yang diakibatkan. Demikian pula yang terlihat pada jejak
kasus korupsi di KPK bahwa pengenaan hukuman finansial paling ringan

ANATOMI KASUS-KASUS BESAR DALAM KAJIAN INTERDISIPLINER 11