Page 264 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

McClelland dan Inkeles mulai mengembangkan teori mengenai
modernisasi. Pada 1968, para ahli ilmu sosial Amerika Serikat
semakin jauh dalam mengglobalkan pembangunan. Mereka
menyelenggarakan “Konferensi tentang Pelaksanaan Pasal IX
Undang-Undang Bantuan Luar Negeri 1961”. Tugas utama mereka
adalah mengkaji ketentuan mengenai Undang-Undang Bantuan Luar
Negeri tahun 1966, sebagai tafsiran kaum liberal atas konsep
pembangunan. Kesimpulan pengkajian tersebut adalah bahwa
“partisipasi rakyat”—yang merupakan sasaran pasal IX—harus
diletakkan seiring dengan bantuan pembangunan ekonomi untuk
menjadi dua pilar utama kebijakan bantuan luar negeri Amerika
Serikat. Sejak saat itulah diskursus mengenai partisipasi menjadi
2
bahasa resmi di dalam Developmentalisme.
Dalam sejarah Indonesia, dokumen pertama mengenai
perencanaan pembangunan adalah Penetapan Presiden No. 3/1947
tentang pembentukan Panitia Pemikir Siasat Ekonomi pada tanggal
12 April 1947. Tugas dan kewajiban Panitia Pemikir adalah
menyiapkan buah pikiran untuk menjadi rencana dan dasar pendirian
Pemerintah Indonesia dalam menghadapi perundingan dengan
Belanda dan penyelesaian soal-soal pembangunan negara. Panitia di
atas menghasilkan dokumen yang disebut “Dasar-dasar Pokok
Daripada Plan Mengatur Ekonomi Indonesia”. Rancangan ini berisi
program pembangunan dengan tujuan memperbesar dan
menyebarkan kemakmuran rakyat secara merata. Ini merupakan
dokumen perencanaan pertama yang berhasil disusun dalam sejarah
3
perencanaan pembangunan di Indonesia.
Meski demikian, rumusan paling konkrit dan sistematis dari
Pembangunan dilakukan pada masa Orde Baru di bawah Presiden
Soeharto. Dan untuk tujuan itu Soeharto merekrut sejumlah tenaga
ahli, disebut “teknokrat”, untuk merumuskan konsep pembangunan
secara sistematis dan terukur. Tulisan ini akan menguraikan
pemikiran tentang pembangunan oleh tiga orang tokoh yang
terlibat—dengan cara mereka masing-masing—dalam proyek
pembangunan Orde Baru. Mereka adalah Soedjatmoko, Widjojo

252