Page 268 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

menjadwalkan kembali pengembalian utang luar negeri Pemerintah
Soekarno yang berjumlah besar; juga untuk mencari bantuan luar
negeri guna mendukung neraca pembayaran dan anggaran
pemerintah; dan untuk menarik modal asing. Merasa senang dengan
sikap Indonesia yang telah meninggalkan kebijakan anti-Barat dan
antikapitalis, komunitas bantuan internasional memberikan respons
positif terhadap permintaan Indonesia untuk menjadwalkan kembali
pembayaran utang dan memperoleh bantuan luar negeri baru.

Datangnya pemerintah baru berarti juga ditolaknya pola etatisme
Pemerintah Soekarno, yaitu negara menjadi pemain ekonomi
dominan. Stigma negatif perusahaan swasta, yang menjadi ciri masa
akhir Soekarno, disingkirkan. Sejak itu, modal swasta, baik domestik
maupun luar negeri, dianjurkan untuk ditanam di berbagai kegiatan
ekonomi guna mendorong pertumbuhan ekonomi dan peluang kerja.

Sejalan dengan itu, Undang-Undang Penanaman Modal Asing
diberlakukan pada Januari 1967. Undang-undang ini berisi berbagai
insentif dan jaminan kepada para calon investor asing, di dalamnya
termasuk masa bebas pajak dan jaminan tiadanya nasionalisasi,
kecuali dianggap perlu bagi kepentingan nasional, dan itu pun dengan
kompensasi penuh sesuai dengan hukum internasional yang berlaku.
Kebijakan pintu terbuka bagi modal asing ini menarik para penanam
modal asing baru untuk masuk ke negeri ini, terutama di sektor
minyak bumi dan proyek-proyek pertambangan lain, dan sektor
industri manufaktur.

Bila program stabilisasi difokuskan pada pemulihan stabilitas
makroekonomi, khususnya pengendalian hiperinflasi, maka program
rehabilitasi difokuskan pada perbaikan infrastruktur fisik dan fasilitas
produksi. Pemerintah memprioritaskan perbaikan infrastruktur yang
berhubungan dengan produksi dan distribusi pangan, seperti irigasi,
jalan, dan jembatan. Dalam hal ini pemerintah juga lebih
memprioritaskan pertanian, khususnya subsektor tanaman pangan,
daripada Industri manufaktur.

256