Page 270 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA

pembangunan pedesaan, yang menjadi kebijakan pro-penduduk
miskin yang sangat efektif.

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, proses yang sama juga
terjadi di bidang sosial. Hal ini dapat dilihat dari sejumlah indikator
sosial, termasuk angka pendaftaran murid sekolah dasar neto yang
hampir mencapai 100 persen untuk lelaki dan perempuan, turunnya
secara tajam angka kematian bayi dibandingkan tahun 1970, dan
naiknya prosentase penduduk yang mendapat akses pada air bersih.
Jadi, angka pertumbuhan ekonomi dan sosial di Indonesia sejalan
dengan di negara-negara Asia Timur lain, satu-satunya kawasan di
dunia berkembang yang dinilai baik selama beberapa dasawarsa,
ditinjau dari kedua kriteria pertumbuhan di atas.

Namun demikian, di balik sejumlah keberhasilan yang diraih oleh
Pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Soeharto,
terdapat sejumlah kegagalan. Seperti kebanyakan negara-negara Asia
Timur lainnya, pesatnya pertumbuhan ekonomi di Indonesia
berlangsung di bawah iklim pemerintahan Orde Baru yang sangat
terpusat, otoriter, dan represif. Para pemimpin negara-negara
otoriter sering membela pemerintahannya dengan menyatakan
bahwa pembangunan ekonomi tidak mungkin berlangsung dalam
iklim demokratis. Mereka menyatakan, partai-partai politik umumnya
sibuk saling cekcok dan hanya memikirkan kepentingan politik
mereka sendiri dan tidak memikirkan kepentingan nasional.

Secara umum, pesatnya pertumbuhan ekonomi di masa Orde
Baru berkat kemampuan para teknokrat ekonomi menjaga kestabilan
makroekonomi. Namun, pada awal 1990-an, disiplin keuangan ketat
itu, yang telah dijaga oleh para teknokrat ekonomi sejak akhir 1960-
an, mulai merosot. Hal ini dapat dilihat dari naiknya transaksi non-
anggaran, yaitu transaksi pemerintah yang tidak tertera dalam
anggaran resmi pemerintah pusat. Transaksi keuangan ini mencakup
pengeluaran pemerintah tingkat bawah, lembaga-lembaga semi-
pemerintah (seperti Bulog [Badan Urusan Logistik]), dan Badan Usaha
Milik Negara (BUMN). Pengeluaran non-anggaran ini dialokasikan
untuk membantu BUMN yang tidak sehat, perusahaan-perusahaan

258