Page 275 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA
P. 275
kesempatan. Sedangkan masalah keadilan, yang dalam masyarakat
tercakup amat banyak ragam konsep mengenai apa yang disebut adil,
menurut Soedjatmoko, tergantung pada kesepakatan yang tak
terucapkan mengenai batas-batas yang dapat diterima tentang
ketidakadilan dan ketidakjujuran, dan konsep tentang ketidakadilan
sosial ini berubah sesuai dengan perubahan kondisi pembangunan.
Hal itu menjelaskan bahwa membangun berarti menghadapi
berbagai persyaratan yang saling bertentangan. Dari segi budaya,
misalnya, pembangunan merupakan usaha memadukan nilai-nilai
tradisional dan modern, dalam arti menghubungkan usaha-usaha
pembangunan sebagai inti moral bangsa kepada struktur-struktur
terdalam dari kebudayaan-kebudayaan tertentu dan nilai-nilai
dasarnya. Dan dari segi ekonomi akan berarti usaha mempertemukan
kebutuhan-kebutuhan pihak pusat untuk menjatahkan secara paling
rasional dan efisien sumber-sumber pembangunan yang langka
dengan keperluan pembangunan dari bawah dengan unsur-unsur
otonomi dan kepercayaan pada diri sendiri. Maka, proses
pembangunan menimbulkan berbagai masalah sehubungan dengan
perubahan nilai dan pertimbangan nilai. Karena itu, menurut
Soedjatmoko, pembangunan tidak boleh dilihat sebagai suatu gerak
lurus ke arah kemajuan (a straight line Progression).
Sejalan dengan hal itu, Soedjatmoko mengatakan bahwa
pembangunan sesungguhnya merupakan suatu “transformasi sosial
7
yang menyeluruh”. Ignas Kleden menjelaskan bahwa dengan
pengertian transformasi tersebut berarti pembangunan harus
memperhitungkan berbagai kepentingan yang ada dalam
masyarakat, yang harus melenyapkan semua ketimpangan dalam
struktur yang memperkuat kemiskinan dan ketidakadilan, tetapi yang
sekaligus juga dapat menjamin demokrasi dan kebebasan. Maka,
transformasi tersebut tidak hanya menyangkut dimensi ekonomi,
melainkan juga dimensi-dimensi lain. Tentang bagaimana arah
transformasi tersebut, Ignas Kleden memaparkan sebagai berikut;
dalam bidang ekonomi, transformasi tersebut akan mengakibatkan
perubahan struktural, yang di satu pihak harus membebaskan
263