Page 271 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA
P. 271

para pengusaha kroni, dan "industri-industri strategis" yang dikuasai
                oleh  Habibie,  Menteri  Riset  dan  Teknologi,  terutama  IPTN  (Industri
                Pesawat Terbang Nusantara).

                    Merosotnya disiplin keuangan ini merupakan perkembangan yang
                mengkhawatirkan.  Kondisi  ini  mencerminkan  merosotnya  pengaruh
                para  teknokrat  ekonomi  dalam  pembuatan  kebijakan  ekonomi  dan
                naiknya  pengaruh  kaum  non-ekonom,  kebanyakan  para  insinyur,
                dalam  mengalokasikan  sumber-sumber  anggaran  yang  langka.
                Akibatnya,  kaum  teknokrat  ekonomi  tidak  cukup  kuat  lagi  menolak
                tuntutan ceroboh untuk membiayai proyek-proyek mahal itu.
                    Walaupun  keberhasilan  pembangunan  ekonomi  dan  sosial
                pemerintah  Orde  Baru  sangat  mengesankan,  pada  saat  yang  sama
                ketidakpuasan  masyarakat  makin  meningkat.  Meskipun  dibungkam,
                ketidakpuasan itu tumbuh akibat penindasan politik yang keras dan
                pelanggaran  berat  hak  asasi  manusia,  maraknya    korupsi,
                penggelapan  dana-dana  pemerintah,  praktik  kolusi  yang  saling
                menguntungkan  antara  pemegang  kekuasaan  politik  dan  kroni
                bisnisnya—banyak  di  antara  mereka  adalah  pengusaha  besar
                Indonesia-China—dan  diberlakukannya  kebijakan  yang  merintangi
                persaingan domestik.
                    Kebijakan  yang  merintangi  persaingan  domestik  itu  mencakup
                pengendalian  dalam  pemasaran,  prosedur  pemberian  izin  industri
                yang berbelit-belit, dominasi pemerintah di sejumlah industri, kartel,
                instrumen  ad  hoc  dalam  industri-industri  tertentu,  serta  pungutan
                liar dalam perdagangan dalam negeri. Selain membengkakkan biaya
                usaha dan mengurangi efisiensi, berbagai peraturan dan pembatasan
                terhadap  persaingan  domestik  ini  membuka  jalan  bagi  munculnya
                pungutan yang menguntungkan kelompok kroni. Semua itu, tak pelak
                lagi,  berakibat  buruk  terhadap  iklim  investasi  bagi  para  pengusaha
                yang bonafide.
                    Kerusuhan  sosial  juga  pecah  di  daerah-daerah  tertentu  karena
                hak-hak  hukum  individu  atau  kelompok  diabaikan.  Misalnya,
                pengambilan tanah secara paksa oleh penguasa dengan dalih demi




                                                                                 259
   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275   276