Page 279 - TOKOH PEMIKIR KARAKTER BANGSA
P. 279
selama masih ada kemiskinan dan pengangguran yang sangat luas
dalam suatu lingkungan ketidaksembangan struktural, maka
pembangunan memerlukan pemerintah yang kuat. Namun,
bersamaan dengan itu, ia juga mengatakan bahwa tugas
pembangunan merupakan urusan yang sewajarnya dari pemerintah
dan hendaknya ditempatkan di tangan birokrasi.Namun, itu
hendakya dialihkan kepada masyarakat luas atau kepada suatu
tingkat komunitas ketika kemampuan mereka sudah meningkat
untuk melakukan pengelolaan sendiri dan pemerintahan sendiri.
2. Masyarakat
Telah disinggung sebelumnya mengenai peran negara dalam
kaitannya dengan masyarakat dalam menjalankan tugas
pembangunan. Dapat dipastikan bahwa negara dan masyarakat
secara bersama-sama merupakan satu kesatuan yang bertanggung-
jawab dalam melaksanakan pembangunan, atau menurut
Soedjatmoko "dalam menjalankan transformasi sosial secara
menyeluruh.” Namun, hubungan antara negara dan masyarakat
menemui masalah karena ternyata di antara keduanya terdapat
perbedaan kepentingan. Perbedaan kepentingan tersebut, menurut
Soedjatmoko, terlihat dalam bentuk yang paling sederhana adalah
"dalam mendamaikan hak-hak negara untuk melindungi dirinya
sendiri dan hak-hak azasi manusia dari individu dan masyarakat
dengan kehidupan demokratis."
Secara implisit Soedjatmoko menghendaki bentuk
perimbangan peran antara negara dan masyarakat, agar masing-
masing dapat berjalan sesuai proporsinya. Pembangunan tidak akan
berhasil tanpa mendalami bentuk-bentuk peranan yang tepat dan
saling melengkapi dalam menjalankan pembangunan. Dalam hal
tersebut Soedjatmoko mengatakan:
Pembangunan hendaknya memungkinkan gerak menjauhi tata
sosial yang tetap dan pasti dengan hirarki permanennya, dan
bergerak menuju suatu masyarakat yang semakin terbuka di
267
