Page 470 - Merawat NKRI Ala Kyai Muda.cdr
P. 470

Yusuf Murtiono |   Pejuang Kedaulatan Desa


            menyoroti situasi ketidakadilan di Kebumen dan upaya-upaya
            pemberdayaan masyarakat. Sejak saat itulah Yusuf makin aktif
            di dunia advokasi, terutama advokasi penolakan Semen Gom-
            bong (1997) dan advokasi buruh (pendampingan buruh yang di-
            PHK dan tuntutan pesangon yang layak).

            Dari sanalah  Yusuf Murtiono bersama kawan-kawan merasa
            penting mendirikan lembaga atau organisasi yang concern terha-
            dap isu-isu sosial dan kemasyarakatan di Kebumen. Dari sinilah
            Yusuf Murtiono bersama kawan-kawannya mendirikan LP2M
            (Lembaga Pemberdayaan Pesantren dan Masyarakat), dan resmi
            berdiri 11 Januari 1999. Lembaga inilah yang banyak melaku-
            kan studi dan kajian mengenai desa. Lembaga ini pula yang me-
            mayungi FORMASI (Forum Masyarakat Sipil) Kebumen. Se-
            buah forum bersama yang dibentuk untuk melakukan kajian dan
            pemberdayaan desa.

            Advokasi Kebijakan Desa


            Selama puluhan tahun desa bergulat sendirian menghadapi ke-
            miskinan,  keterbelakangan,  dan  berbagai  bentuk  keterbatasan
            tanpa mendapat  perhatian  yang semestinya  dari pemerintah.
            Perhatian pemerintah hanya sebatas program pembangunan, se-
            misal program Bangdes (Pembangunan Desa), dana IDT (Inpres
            Desa Tertinggal), program pembangunan prasarana dan sarana
            sanitasi dan penyehatan lingkungan, program air bersih, proyek
            perencanaan perbaikan perumahan dan lingkungan desa terpadu
            (P2LDT), PNPM, termasuk Bantuan Keuangan Kepada Desa/
            Kelurahan (BKDK). Dalam program-program ini pun, desa ha-
            nya menjadi obyek, dan sama sekali tidak terlibat dalam proses
            perencanaan hingga pelaksanaan. Oleh karena itu bisa dipahami
            jika hampir semua program desa gagal menjawab problem yang
            dihadapi masyarakat desa.



            | 456
   465   466   467   468   469   470   471   472   473   474   475