Page 83 - ETPEM2016
P. 83
BAB III
ETIKA PEMERINTAHAN
3.1 Konsep Etika Pemerintahan
Secara historis, etika merupakan hasil tuntutan manusia
untuk hidup bahagia melalui cara-cara yang tertib, teratur, rukun,
nyaman, dan aman. Semakin banyak kegiatan manusia, semakin
banyak pula jenis etika yang dituntut kehadirannya, termasuk
tuntutan terhadap kehadiran etika pemerintahan.
Djadja Saefullah (2006:169) berpendapat bahwa ada dua
faktor utama yang mendorong diberlakukannya etika dalam
pemerintahan. Pertama, perilaku korupsi para pejabat publik yang
menyertai reformasi atau perubahan pemerintahan.
Penyimpangan-penyimpangan dalam perubahan pemerintahan
yang menyuburkan perilaku korupsi menggugah perlunya kode etik
pemerintahan. Kedua, adanya asosiasi atau organisasi profesi yang
terpanggil untuk ikut bertanggungjawab dalam mencegah atau
memberantas penyimpangan-penyimpangan dalam kegiatan
pemerintahan sehari-hari. Dengan kata lain, etika pemerintahan
diintroduksi untuk melindungi kepentingan publik dari
penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan para pejabat dalam
lembaga-lembaga pemerintahan. Inilah tujuan pokok etika
pemerintahan dihadirkan.
Tujuan tersebut sebetulnya tidak jauh berbeda dengan
tujuan kehadiran norma lain, seperti norma hukum secara umum
atau hukum pemerintahan secara khusus dalam kehidupan suatu
negara. Yang membedakannya, etika pemerintahan lebih
67
