Page 84 - ETPEM2016

bertumpu atau lebih mengandalkan pada kesadaran hati nurani

pribadi aparatur pemerintah masing-masing. Kesadaran untuk
mengaplikasikannya diharapkan muncul dari jiwanya masing-
masing, bukan karena paksaan dan adanya ancaman sanksi dari
luar. Karena itu, pembentukan minat untuk mengaplikasikannya
diupayakan dengan cara-cara yang lebih menekankan pada proses
pembudayaan. Yang diharapkan adalah terbangunnya etika
otonom, etika yang berasal dari kesadaran diri pelakunya, dan
bukan etika heteronom, etika yang dipaksakan dari luar diri pelaku.
Nilai-nilai dari etika pemerintahan diharapkan dapat menjadi nilai-
nilai intrinsik setiap pribadi aparatur pemerintah, nilai yang

melekat dalam jiwanya dan mendorong untuk berperilaku etis
dalam situasi apapun yang memungkinkan.
Djadja Saefullah (2006:168-169) mengemukakan bahwa etika
pemerintahan untuk pertama kalinya diintroduksi oleh
perhimpunan yang bernama International City of Management
Association (ICMA) di Amerika Serikat tahun 1924 dengan
diberlakukannya kode etik bagi administrator publik. The Liang Gie
(dalam Salam,2007:69) mengemukakan bahwa perhimpunan

tersebut telah mengajukan kode etik bagi petugas administrasi
negara/pemerintahan yang berisi hal-hal sebagai berikut:
1. Menunjukkan ukuran baku yang tertinggi mengenai keutuhan
watak pribadi, kebenaran, kejujuran, dan ketabahan dalam
semua kegiatan umum agar petugas membangkitkan
keyakinan dan kepercayaan rakyat pada pranata-pranata
negara.

68