Page 89 - ETPEM2016
P. 89
Etika pemerintahan mengamanatkan antara lain agar
penyelenggara negara memiliki rasa kepedulian tinggi dalam
memberikan pelayanan kepada publik, siap mundur apabila merasa
dirinya telah melanggar kaidah dan sistem nilai, atau dianggap tidak
mampu memenuhi amanah masyarakat, bangsa dan negara (Tap
MPR-RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa).
Etika pemerintahan mengandung sistem nilai/norma etik yang
dapat berperan sebagai pengarah sikap dan perilaku aparatur
pemerintah dalam melaksanakan tugas sehari-hari termasuk dalam
menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan publik. Menurut
Miftah Thoha (1995:19), “moral dan etika harus menjadi
pertimbangan pertama jika birokrasi mengambil keputusan atau
bertindak melaksanakan policy.”
Dari pendapat-pendapat tadi dapat disimpulkan bahwa etika
pemerintahan mempunyai dua arti yaitu :
1. Sebagai kajian teoritik secara filosofis dan teologis tentang
baik-buruk secara moral perilaku aparatur pemerintah.
2. Sebagai sistem nilai/norma dan kumpulan asas moral yang
dijadikan pegangan/acuan/ukuran perilaku aparatur
pemerintah sehari-hari.
Etika pemerintahan terkadang dikatakan etika pejabat publik
karena aparatur pemerintah berada di sektor publik
(pemerintahan/negara) dan mereka dihadirkan untuk mengurus
kepentingan publik (umum/masyarakat luas), baik yang dipilih atau
tidak dipilih, yang tergolong pegawai negeri atau bukan. Dengan
demikian, keetikan pemerintah pada hakikatnya adalah keetikan
orang-orang yang bekerja dalam organisasi pemerintahan (pejabat
publik).
73
