Page 90 - ETPEM2016

Djadja Saefullah (2007:156) berpendapat bahwa etika

pejabat publik berhubungan dengan perbuatan seseorang yang
memegang jabatan tertentu (pejabat negara dan pemerintahan
yang berhubungan dengan pelayanan publik). Secara etis seorang
pejabat tidak bisa memisahkan antara perbuatannya dalam
pekerjaan dengan perbuatannya di luar pekerjaan. Karena itu, etika
pejabat publik bukan hanya berlaku pada waktu dinas saja tetapi
juga berlaku bagi perilaku keseharian di luar dinas, termasuk
perbuatan keluarganya.
Dalam dokumen (naskah akademik dan hasil penelitian
lapangan) rancangan RUU Etika Pemerintahan tahun 2001

diketahui bahwa ruang lingkup etika pemerintahan cukup luas
yakni menjangkau seluruh penyelenggara pemerintahan dalam arti
luas (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang berada di semua
tingkatan pemerintahan (pusat-daerah-desa). Dengan demikian,
keberlakuan etika pemerintahan bukan hanya untuk birokrat
(pejabat yang ditunjuk) saja, tetapi juga nonbirokrat (pejabat yang
dipilih), baik aparatur sipil negara atau bukan, yang
berada/bertugas di semua tingkatan pemerintahan.

3.2 Sumber-sumber Etika Pemerintahan
Djadja Saefullah (2007:158) berpendapat bahwa etika yang
menjadi ukuran perbuatan atau perilaku pejabat publik bersumber
pada berbagai norma atau aturan yang berbeda-beda. Perbedaan
itu tergantung pada tata nilai dan norma yang dianut masyarakat
yang bersangkutan.
Pakar lain mengatakan bahwa setiap perilaku manusia
ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut serta prinsip-prinsip moral

74