Page 88 - ETPEM2016

kedokteran, dan etika hukum. Widjaja (1997:72) menekankan

bahwa masing-masing profesi hendaknya mempunyai pengertian
yang sama secara benar terhadap etika profesi khususnya dan etika
pemerintahan pada umumnya, sehingga dapat berbuat dan
bertindak sesuai dengan tingkah laku dan perilaku aparatur
pemerintah yang terpuji.
Etika pemerintahan membahas nilai dan moral pejabat
pemerintahan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Jika
etika politik subyeknya adalah negara, maka etika pemerintahan
subyeknya adalah pejabat dan para pegawai. Etika pemerintahan
merupakan etika yang khusus membahas mengenai keutamaan-

keutaman yang harus dilaksanakan oleh para pejabat pegawai
negeri (Depdagri, 1995/1996:4). Menurut Aristoteles (dalam
Suseno, 1997:39), keutamaan-keutamaan hidup itu berupa
keberanian, penguasaan diri, kemurahan hati, kebesaran hati, budi
luhur, harga diri, sikap lemah lembut, kejujuran, keberadaban,
keadilan, dan persahabatan.
Etika pemerintahan diartikan sebagai suatu ukuran
kepatutan atau keutamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan,

termasuk kepatutan perilaku dan tindakan aparat dan lembaga
pemerintahan (Hamdi, 2002:27). Etika pemerintahan
diperuntukkan bagi setiap orang yang dinyatakan dan menyatakan
dirinya sebagai aparatur pemerintah. Jadi, fokus etika
pemerintahan dan etika administrasi negara adalah orang-orang
yang melakukan kegiatan dalam lembaga-lembaga pemerintahan
(Saefullah, 2006:152). Mereka dituntut untuk mematuhi norma
yang berlaku dalam pemerintahan tanpa kecuali.

72