Page 91 - ETPEM2016

yang dipegangnya. Senada dengan pendapat ini, Kumorotomo

(2007:317) mengemukakan bahwa untuk merumuskan asas umum
pemerintahan yang baik sangat sulit. Hampir mustahil apabila asas
umum yang dimaksud adalah yang universal (berlaku di seluruh
dunia). Alasannya karena setiap negara memiliki konteks budaya
yang berbeda-beda, kebutuhan rakyat pada suatu waktu yang
selalu berubah, dan masalah yang dihadapi oleh setiap negarapun
berlain-lainan.
Perbedaan itu bisa terjadi seperti yang dikemukakan oleh
Donaldson (dalam Shomali, 2001:35), penganut relativisme etika,
bahwa kebenaran moral hanyalah kesepakatan kultural di dalam

masyarakat. Tak ada kaidah moral yang berlaku secara universal,
sehingga apa yang secara moral baik dalam sebuah masyarakat
tertentu karena keyakinannya yang telah melembaga, dan
masyarakat lain dengan pengalaman kultural yang berbeda
mungkin saja menganut pandangan yang berbeda walaupun sama-
sama mempunyai pandangan akan kebenaran atau kesalahan.
Penulis sependapat dengan pandangan-pandangan tadi
bahwa norma etik yang dianut/dipakai pegangan suatu bangsa

bisa tidak sama dengan yang dipakai bangsa lain. Hal itu
tergantung pada sumber-sumber etika yang dipakainya. Agama
misalnya di Indonesia dijadikan sumber etika pemerintahan,
sedangkan di negara lain belum tentu apalagi di negara sekuler
atau atheistik. Demikian pula halnya dengan ideologi negara,
kalaupun akan dipakai sebagai sumber etika pemerintahan maka
nilai etik yang dikandungnya dapat berbeda-beda.
Hans Kung (1999:76) mengartikan etika sebagai teori sikap,
nilai dan norma moral secara filosofis atau teologis. Pendapat ini

75