Page 94 - ETPEM2016

bahwa yang dimaksud adalah sumber-sumber etika yang

digunakan di Indonesia atau di negara-negara lain yang relatif sama
kulturnya dengan Indonesia.
Khusus mengenai sumber-sumber etika dari peraturan
perundang-undangan di Indonesia, hierarkinya dapat mengikuti
tata urut ketentuan hukum yang diatur dengan UU No. 12/2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
1. UUD 1945 (hukum dasar dalam Peraturan Perundang-
undangan).
2. Ketetapan MPR.
3. Undang-Undang (UU)/Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang (Perpu).
4. Peraturan Pemerintah (PP).
5. Peraturan Presiden (Perpres).
6. Peraturan Daerah (Perda), termasuk pula Qanun yang
berlaku di Nanggroe Aceh Darussalam, serta Perdasus dan
Perdasi yang berlaku di Provinsi Papua dan Papua Barat.
Dengan mengacu pada pendapat Djadja Saefullah di atas dan
mengacu pula pada undang-undang tadi, maka etika pemerintahan

bagi aparatur pemerintah di Indonesia terdapat dalam sumber-
sumber etika berikut, yaitu:
1) Agama.
2) Norma dan nilai dari kebudayaan masyarakat.
3) Pancasila.
4) Undang-Undang Dasar 1945.
5) Ketetapan MPR-RI No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan
Berbangsa.

78