Page 97 - ETPEM2016
P. 97
Indonesia. Mereka terikat bukan hanya oleh norma atau ketentuan
dalam lembaga tempat bekerjanya saja tetapi juga oleh norma dan
ketentuan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat umum.
Pendapat ini senada dengan isi Tap MPR-RI No. VI/MPR/2001
tentang Etika Kehidupan Berbangsa yang menyatakan bahwa arah
kebijakan untuk membangun etika kehidupan berbangsa adalah
mengaktualisasikan nilai-nilai agama dan budaya luhur bangsa
dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara
melalui pendidikan formal, nonformal, informal, dan pemberian
contoh keteladanan oleh para pemimpin negara, pemimpin
bangsa, dan pemimpin masyarakat.
Dalam buku Filsafat dan Etika Pemerintahan (Depdagri,
1995/1996:21) dijelaskan bahwa di dalam agama terkandung
ajaran-ajaran etika, khususnya mengenai apa yang boleh dan tidak
boleh dilakukan. Ajaran-ajaran etika dari agama sangat relevan jika
diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan. Bahkan
dalam banyak hal nilai-nilai agama ini mempunyai kemampuan
untuk mengontrol tindakan atau sebagai tonggak pengendalian diri
pribadi penyelenggara pemerintahan, karena mengikat dalam
kehidupan sehari-hari sebagai konsekuensi dari keimanannya.
Bertens (2007:30) berpendapat bahwa banyak nilai dan
norma etik berasal dari agama. Tidak bisa diragukan, agama
merupakan salah satu sumber nilai dan norma yang paling penting.
Senada dengan pendapat ini, Syamsu Yusuf (2004:137)
mengemukakan bahwa agama merupakan sumber nilai,
kepercayaan, dan pola-pola tingkah laku yang akan memberikan
tuntunan bagi arti, tujuan, dan kestabilan hidup manusia.
81
