Page 87 - ETPEM2016

of Public Official tahun 2003. Di Indonesia etika pemerintahan

terdapat pada berbagai sumber yang akan dibahas kemudian.
Seperti telah disinggung di bagian depan bahwa menurut
Bertens (2007:267), etika khusus (ethica specialis) artinya sama
dengan etika terapan. Kemudian, etika pemerintahan menurut
Ryaas Raysid (2002:55) termasuk dalam ruang lingkup etika praktis.
Jika kedua pendapat tersebut dihubungkan, etika pemerintahan
merupakan etika khusus atau etika terapan sebagai bagian dari
etika sosial yang sama kedudukannya dengan etika profesi, etika
politik, etika lingkungan hidup, dan etika keluarga, karena memuat
nilai-nilai dan norma-norma moral yang berlaku untuk masyarakat

tertentu, dalam hal ini para penyelenggara pemerintahan.
Secara teoretik, etika pemerintahan adalah studi tentang
sentuhan etika pada hubungan pemerintahan (Ndraha, 2003:320).
Yang dimaksud dengan hubungan pemerintahan adalah hubungan
‘yang memerintah dengan yang diperintah,’ atau hubungan antara
pemerintah suatu negara/daerah dengan rakyatnya, hubungan
yang menunjukkan pemenuhan hak dan kewajiban masing-masing
pihak dalam konteks kenegaraan. Dengan sentuhan etika

diharapkan hubungan pemerintahan dapat berlangsung harmonis.
Taliziduhu Ndraha (2003:320) berpendapat bahwa pemikiran
tentang etika berlangsung pada tiga aras, yaitu aras filosofik
(sebagai bagian dari filsafat), aras sejarah (etika masyarakat
tertentu pada zaman tertentu), dan aras kategorial (etika profesi,
etika jabatan atau etika kerja). Etika pemerintahan berada dalam
aras kategorial. Dari etika pemerintahan kemudian dapat
dikembangkan etika profesi untuk masing-masing bidang yang ada
dalam lingkungan pemerintahan, misalnya etika profesi guru, etika

71