Page 26 - Jalur Rempah.indd

16 REMPAH, JALUR REMPAH DAN DINAMIKA MASYARAKAT NUSANTARA

buah dan mengeluarkan biji pala sebagai kotoran. Selama periode kolonial,

Belanda mengembangkan sistem penanaman pala yang didesain agar dapat
menghasilkan panenan secara maksimal. Hampir setiap meter persegi dari
tanah yang ada ditanami dengan pala. Pulau Lonthor, yang merupakan pulau
terbesar, merupakan pulau yang paling banyak menghasilkan pala diikuti oleh
Pulau Ai, Run, Neira dan Rosengain.

Sejak pertengahan abad ke-20 pala dan fuli tidak lagi diproduksi di Banda
dalam jumlah yang besar. Perubahan ini disebabkan karena tingginya biaya
transportasi dari Banda, turunnya harga pala di pasaran dunia, dan munculnya
daerah-daerah produksi baru seperti Granada di Kepulauan Karibia. Pohon
pala di Kepulauan Banda telah ditebangi dan diganti dengan tanaman
pangan. Masa depan dari kegiatan penanaman pala di Kepulauan Banda saat
ini menjadi satu pertanyaan besar. Keberlanjutan budidaya pala berkaitan

dengan meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat Indonesia
terhadap masalah ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga kepemilikan
tanah. Sebagian besar kepemilikan tanah di Kepulauan Banda saat ini berada
di tangan pemerintah Indonesia.

B.2 PENGORGANISASIAN PRODUKSI

Secara geografis wilayah penghasil rempah-rempah di Indonesia dapat
dibagi dalam dua daerah produksi. Daerah pertama adalah Indonesia bagian
barat, terutama Pulau Sumatera, Jawa dan Kalimantan yang menghasilkan lada,

dan daerah Indonesia bagian timur, yaitu Kepulauan Maluku dan Kepulauan
Banda, yang menghasilkan cengkeh dan pala. Wilayah-wilayah yang menjadi
daerah produksi rempah-rempah merupakan tempat-tempat yang paling banyak
berinteraksi dengan para pedagang yang berasal dari berbagai wilayah di Asia
dan kemudian Eropa. Intensifnya interaksi yang terjadi memunculkan kebutuhan
untuk mengorganisir perdagangan rempah-rempah secara lebih baik. Hal ini yang
menjelaskan munculnya kerajaan-kerajaan lokal di dearah produksi rempah-
rempah. Kerajaan-kerajaan tersebut didirikan untuk mewadahi kepentingan
politik dan tentu saja juga untuk kepentingan ekonomi. Dalam hal yang terakhir