Page 51 - Sejarah-Materi Kelas X XI XII yusufstudi.com
P. 51
Wakil Ketua I : Sutarjo Kartohadikusumo
Wakil Ketua II : Mr.J.Latuharhary
Wakil Ketua III : Adam Malik
Tugas dan wewenang KNIP adalah menjalankan fungsi pengawasan dan berhak ikut
serta dalam menetapkan GBHN.
6. Membentuk Kekuatan Pertahanan dan Keamanan
Pada 23 Agustus Presiden Soekarno mengesahkan secara resmi berdirinya BKR
sebagai badan kepolisian yang bertugas menjaga keamanan. Mayoritas angota BKR
terdiri dari mantan anggota PETA, KNIL, dan Heiho. Terpilih sebagai pimpinan BKR
pusat adalah Kaprawi.
Dalam perkembangannya, kebutuhan untuk membentuk tentara tidak dapat
diabaikan lagi. Apalagi setelah Sekutu membebaskan para serdadu Belanda bekas
tawanan Jepang dan melakukan tindakan-tindakan yang mengancam pertahanan
dan keamanan. Soekarno kemudian memanggil mantan Mayor KNIL Oerip
Soemohardjo dari Yogyakarta ke Jakarta. Oerip Soemohardjo diberi tugas untuk
membentuk tentara nasional.
Berdasarkan maklumat Presiden RI, pada 5 Oktober berdirilah Tentara Keamanan
Rakyat (TKR). Soepriyadi (tokoh perlawanan tentara PETA terhadap Jepang di Blitar)
terpilih sebagai pimpinan TKR. Atas dasar maklumat itu, Oerip Soemohardjo segera
membentuk Markas Besar TKR yang dipusatkan di Yogyakarta.
Pada perkembangannya, Tentara Keamanan Rakyat berubah menjadi Tentara
Keselamatan Rakyat pada 7 Januari 1946. Nama itu berubah kembali menjadi
Tentara Republik Indonesia (TRI) pada 24 Januari 1946. TRI berubah nama menjadi
Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada 3 Juni 1947. Dengan demikian, hingga
pertengahan 1947 pemerintah telah berhasil menyusun, mengonsolidasi, sekaligus
menyatukan alat pertahanan dan keamanan.
Persamaan dan perbedaan strategi pergerakan nasional Indonesia
pada awal kebangkitan nasional sampai proklamasi kemerdekaan
Indonesia
Faktor yang menimbulakn pergerakan nasional antara lain :
