Page 79 - Sejarah-Materi Kelas X XI XII yusufstudi.com

 Setelah penyerahan Irian Barat, pemerintah Indonesia
diwajibkan melaksanakan Penentuan Pendapat Rakyat
(Pepera).

 Pelaksanaan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera)  Act of free
choice
Dilaksanakan sejak 14 Juli 1969 s.d. 4 Agustus 1969. Pelaksanaan
diatur oleh Brigjen Sarwo Edhie Wibowo dan diawasi langsung oleh
perwakilan PBB yaitu Fernando Ortis Sanz.
Dewan musyawarah Pepera memutuskan bahwa Irian Barat tetap
merupakan bagian dari RI.

2. Kehidupan Ekonomi

Kekacauan politik ditandai dengan terjadinya Inflasi. Kehidupan ekonomi
merosot.

Kebijakan Pemerintah untuk Mengatasi Permaslahan Ekonomi

a) Membentuk Dewan Perancang Nasional (Depernas)
 Dibentuk berdasarkan UU No. 80 tahun 1958
 Pemimpin  Muh. Yamin
 Tugas  Mempersiapkan rancangan UU pembangunan nasional
dan menilai penyelenggaraan pembangunan.
 Pada 1963, berganti nama menjadi Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dipimpin Presiden
Soekarno.

b) Menerapkan Kebijakan Devaluasi Mata Uang Rupiah
 Ditetapkan pada 24 Agustus 1959
 Tujuan  Meningkatkan nilai rupiah dan meningkatkan
kesejahteraan rakyat kecil.
 Usaha  Pemerintah melakukan pembekuan terhadap semua
simpanan yang melebihi Rp25.000,00.
 Dilaksanakan oleh Panitia Penampung Operasi Keuangan (PPOK)

c) Menekan Laju Inflasi
 Pada 25 Agustus 1959, pemerintah mengeluarkan Perppu No. 2
Tahun 1959 untuk membendung laju inflasi.
 Tujuan Mengurangi jumlah uang yang beredar agar dapat
menstabilkan keuangan dan perekonomian negara.
 Usaha  Pemerintah menginstruksikan penghematan bagi
instansi pemerintah, memperketat pengawasan atas
perusahaan-perusahaan negara.

d) Deklarasi Ekonomi (Dekon)