Page 64 - E MODUL LEMBAGA KEUNGAN SYARIAH - NADYA MEYLANI HOTMAIDA SIBARANI - 1834021315
P. 64

 BAB VII


               BPR SYARIAH



                    KONSEP DASAR DAN SEJARAH BPR SYARIAH

                         Konsep dasar operasional BPR Islam, sama dengan konsep dasar operasional pada

                    Bank mu‟amalat Indonesia yaitu:

                       1.  Sistem simpanan murni ( al-wadiah)
                       2.  Sistem bagi hasil

                       3.  Sistem jual beli dan marjin keuntungan
                       4.  Sistem upah (fee)

                         Bank  Perkreditan  Rakyat  Syariah  (BPR-Syariah)  adalah  salah  satu  lembaga

                    keuangan  perbankan  syariah,  yang  pola  operasionalnya  mengikuti  prinsip–prinsip
                    syariah ataupun muamalah islam. BPR Syariah didirikan berdasarkan UU No. 7 Tahun

                    1992  tentang  Perbankan  dan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  No.  72  Tahun  1992  tentang
                    Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Pasal 1 (butir 4) UU No. 10 Tahun 1998 tentang

                    Perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan, disebutkan bahwa BPR Syariah
                    adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam

                    kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

                         BPR  yang  melakukan  kegiatan  usaha  berdasarkan  prinsip  syariah  selanjutnya
                    diatur  menurut  Surat  Keputusan  Direktur  Bank  Indonesia  No.  32/36/KEP/DIR/1999

                    tanggal  12  Mei  1999  tentang  Bank  Perkreditan  Rakyat  Berdasarkan  Prinsip  Syariah.
                    Secara teknis BPR Syariah bisa diartikan sebagai lembaga keuangan sebagaimana BPR

                    konvensional, yang operasinya menggunakan prinsip-prinsip syariah.

                         Bank  Perkreditan  Rakyat  (BPR)  dikenalkan  pertama  kali  oleh  Bank  Rakyat
                    Indonesia  (BRI)  pada  akhir  tahun  1977,  BRI  yang  mempunyai  tugas  sebagai  Bank

                    Pembina lembaga – lembaga keuangan lokal (dalam lingkup tertentu) seperti , Lumbung
                    Desa, Bank Pasar, Bank Desa, Bank Pegawai dan bank – bank lain yang sejenisnya. Pada

                    masa  pembinaan  yang  dilakukan  oleh  BRI,  seluruh  bank  tersebut  diberi  nama  Bank

                    Perkreditan Rakyat (BPR). Menurut Keppres No. 38 tahun 1988 yang dimaksud dengan
                    Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah jenis bank yang tercantum dalam ayat (1) pasal 4

                    UU.  No.  14  tahun  1967  yang  meliputi  bank  desa,  lumbung  desa,  bank  pasar,  bank
                    pegawai dan bank lainnya.
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69