Page 136 - Kelas_11_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016
P. 136

menanamkan  pengaruhnya.  Kapal-kapal  orang-orang  Barat  mungkin
                 hanya  singgah  dan  sekedar  berdagang.  Baru  pada  sekitar  tahun  1830-
                 an  pemerintahan  Hindia  Belanda  aktif  menanamkan  pengaruhnya  di  Bali.
                 Perkembangan  dominasi  Belanda  inilah  yang  kemudian  menyulut  api
                 perlawanan  rakyat  Bali  kepada  Belanda  yang  terkenal  dengan  sebutan
                 “Perang Puputan”



                 Mengapa Terjadi Perang Puputan di Bali?
                 Pada abad ke-19 di Bali sudah berkembang kerajaan-kerajaan yang berdaulat.
                 Misalnya  Kerajaan  Buleleng,  Karangasem,  Klungkung,  Gianyar,  Badung,
                 Jembrana, Tabanan, Menguri, dan Bangli. Pada masa pemerintahan Gubernur
                 Jenderal  Daendels,  pemerintah  kolonial  mulai  menjalin  kontak  dengan
                 kerajaan-kerajaan  di  Bali.  Kontrak  tersebut  tidak  sekadar  urusan  dagang,
                 tetapi juga menyangkut sewa menyewa orang-orang Bali untuk dijadikan
                 tentara  pemerintah  Hindia  BeIanda.  Namun,  dalam  perkembangannya
                 pemerintah Hindia Belanda ingin menanamkan pengaruh dan berkuasa di
                 Bali. Oleh karena itu, Belanda mengirim dua utusan dengan misi masing-
                 masing. Pertama, G.A. Granpre Moliere untuk misi ekonomi. Kedua, Huskus
                 Koopman mengemban misi politik. Misi ekonomi berjalan lancar, tetapi misi
                 politik  menghadapi  berbagai  kendala.  Huskus  Koopman  terus  berusaha
                 mendekati raja-raja di Bali agar bersedia mengakui keberadaan dan kekuasaan
                 Belanda. Akhirnya dicapai perjanjian atau kontrak politik antara raja-raja di
                 Bali dengan Belanda, diantaranya, dengan Raja Badung (28 November 1842),
                 Raja Karangasem ( 1 Mei 1843), Raja Buleleng ( 8 Mei 1843), Raja Klungkung
                 (24 Mei 1843) dan Raja Tabanan (22 Juni 1843). Perjanjian kontrak antara
                 raja-raja di Bali dengan Belanda itu terutama seputar Hukum Tawan Karang
                 agar dihapuskan.
                 »    Kamu tahu apa yang dimaksud dengan Hukum Tawan Karang di


                       Bali. Mengapa Belanda meminta hukum itu dihapuskan. Coba cari
                       jawabnya !


                 Karena  kelihaian  atau  bujukan  Belanda,  raja-raja  di  Bali  dapat  menerima
                 perjanjian  untuk  meratifikasi  penghapusan  Hukum  Tawan  Karang.  Tetapi
                 sampai  tahun  1844  Raja  Buleleng  dan  Karangasem  belum  melaksanakan
                 perjajian  tersebut.  Terbukti  pada  tahun  1844  itu  penduduk  melakukan
                 perampasan  atas  isi  dua  kapal  Belanda  yang  terdampar  di  Pantai  Sangsit
                 (Buleleng) dan Jembrana (waktu itu juga daerahnya Buleleng). Belanda protes
                 keras terhadap kejadian ini. Belanda memaksa Raja Buleleng, Gusti Ngurah
                 Made Karangasem agar melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati.



                 128    Kelas XI SMA/MA/SMK/MAK                                   Semester 1
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141