Page 151 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

151
Mukti Fajar ND.

Akibat minimnya kredit yang disediakan, usaha kecil diperkirakan akan
semakin terpuruk. Saat ini saja, keterpurukan usaha kecil sudah terlihat.
Sektor-sektor seperti tekstil, kerajinan, furnitur yang dikerjakan usaha kecil
jumlahnya semakin menyusut dan kinerjanya terus 69
Kondisi tersebut, ujar Dradjad, jelas tidak bisa dibiarkan. Meski demikian,
kesalahan pun tidak bisa ditimpakan sepenuhnya kepada pihak perbankan.

Sangat beralasan dan wajar bila bank lebih mementingkan profit.
Di samping itu, pengusaha kecil juga masih banyak yang dinilai belum
layak mendapatkan kredit karena tidak memiliki agunan. “Karena itu, fungsi
lembaga penjaminan kredit yang ada sekarang perlu didorong lagi. Dengan
adanya jaminan, perbankan akan berani mengucurkan kredit ke usaha kecil,”
70.
kata Dradjad Perusahaan besar juga biasanya mempunyai fasilitas yang dapat
dipinjam oleh pemerintah daerah pada waktu-waktu tertentu. Selain itu,
perusahaan besar merupakan “donor” tetap dalam acara-acara yang
diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Sudah jelas bahwa pemerintah

daerah tidak bisa mengharapkan kontribusi-kontribusi seperti di atas dari
usaha kecil dan menengah. Jarang, misalnya, ada pemerintah daerah yang
memandang perusahaan besar sebagai penyedia lapangan kerja bagi
penduduknya, atau yang memandang perusahaan besar sebagai pasar bagi
produk-produk dari usaha kecil dan menengah yang ada di wilayah itu.
Oleh karena itu, dapat dimengerti apabila kebijakan-kebijakan pemerintah
selama ini lebih banyak tertuju pada upaya untuk mendorong investasi
perusahaan besar, terutama dari luar daerah dan dari luar negeri (PMA dan
PMDN), daripada upaya untuk mendorong tumbuhnya usaha menengah
dan kecil di wilayahnya.
Namun, sebenarnya kontribusi yang diberikan oleh UMKM kepada

pemerintah dengan menciptakan lapangan kerja tidak kalah besarnya dari
kontribusi usaha besar. Selain PBB, maka pajak-pajak lain yang disetorkan
ke negara oleh usaha besar merupakan pendapatan pemerintah pusat, bukan
pemerintah daerah. Sedangkan kebanyakan pajak dan retribusi yang
dihasilkan oleh usaha kecil dan menengah merupakan pendapatan asli
daerah, baik yang dihasilkan oleh operasi usaha kecil dan menengah itu
sendiri maupun yang dihasilkan oleh lapangan kerja yang ditimbulkannya.