Page 88 - EBOOK_UMKM dan Globalisasi Ekonomi

88
UMKM dan Globalisasi Ekonomi

ketimbang agenda pekerjaan. Yang akrab di telinga sekaligus sebagai agenda
kerja ekonomi adalah seputar pertumbuhan, daya saing, effisiensi dan lain-
lain. 9
Pada saat ini kedua ajaran tersebut sangat identik dengan bentuk aktifitas
ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia yang bergerak dalam usaha mikro
kecil dan menengah (UMKM).

Sebenarnya dalam banyak literatur, UMKM mempunyai istilah lain yang
sering disebut ekonomi kerakyatan. Mubyarto mendefinisikan Ekonomi
kerakyatan adalah sistem ekonomi yang berbasis pada kekuatan rakyat.
Ekonomi kerakyatan menunjuk pada sila ke-4 Pancasila, yang menekankan
pada sifat demokratis sistem ekonomi Indonesia. Dalam demokrasi ekonomi
Indonesia produksi tidak hanya dikerjakan oleh sebagian warga tetapi oleh
semua warga masyarakat, dan hasilnya dibagikan kepada semua anggota
masyarakat secara adil dan merata. Demikian ekonomi rakyat memegang
kunci kemajuan ekonomi nasional di masa depan, dan sistem ekonomi

Pancasila merupakan “aturan main etik” bagi semua perilaku ekonomi di
semua bidang kegiatan ekonomi. 10
Ada pula yang mencoba membedakan terminologi antara ekonomi
kerakyatan dengan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan dengan ekonomi
rakyat sering disalahpahami banyak orang, atau setidaknya mereka rancu
memahami dan membedakan di antara keduanya.
Ekonomi Kerakyatan (Demokrasi Ekonomi) adalah suatu sistem ekonomi
yang menjamin keterlibatan rakyat sebagai subyek yang mengendalikan
jalannya roda ekonomi negara, atau suatu sistem perekonomian yang
menjamin dilakukannya “produksi oleh semua, untuk semua, di bawah
pimpinan atau kepemilikian rakyat”. Disebut juga demokrasi ekonomi, karena

sistem ini mengacu pada Pasal 33 UUD 1945 .
11
Sedangkan Ekonomi kerakyatan adalah kancah kegiatan ekonomi orang
kecil (wong cilik), yang karena merupakan kegiatan keluarga, tidak merupakan
usaha formal berbadan hukum, tidak secara resmi diakui sebagai sektor
12
ekonomi yang berperanan penting dalam perekonomian nasional. Ekonomi
rakyat juga sering disebut sektor informal, karena keterbelakangannya dan
dalam volume produksi yang sangat kecil serta tidak dilengkapi dengan ijin